Presiden Jokowi diharapkan segera mengambil alih penyelesaian polemik TWK KPK. Jika tidak, bisa menimbulkan spekulasi. Presiden, misalnya, bisa dianggap menghadapi ketakutan secara politis. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo diharapkan bijaksana melihat polemik tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam manajemen aparatur sipil negara, Presiden dapat mengambil alih persoalan itu, apalagi dengan dasar temuan Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jika Presiden tak kunjung bersikap, ini akan menjadi warisan negatif di masa jabatannya.
Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat , mengatakan, Presiden tak bisa mengalihkan polemik peralihan status pegawai KPK dengan menunggu terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Presiden sebenarnya bisa segera mengambil alih persoalan ini secara mandiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal Polemik TWK KPK, Presiden Ikut Menunggu Putusan MK dan MAKomnas HAM sayangkan sikap Presiden Jokowi. Substansi gugatan di MK dan MA tak sama dengan pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM dalam pelaksanaan TWK KPK. Rekomendasi Komnas HAM seharusnya dilaksanakan Presiden. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Read more »
Ombudsman Siapkan Rekomendasi bagi Presiden Terkait TWK KPKAkhir bulan ini, rekomendasi bagi Presiden dilayangkan Ombudsman RI. Hal ini karena KPK dan BKN tak melaksanakan tindakan korektif yang diminta terkait TWK KPK hingga batas waktu 30 hari yang diatur undang-undang. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Read more »
Presiden Dinilai Tak Perlu Tunggu Putusan MA dan MK Terkait Polemik TWK Pegawai KPKMenurut Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, MK telah memberi putusan yang jelas bahwa alih status pegawai tidak boleh merugikan pegawai KPK.
Read more »
Stafsus: Jokowi Hormati Rekomendasi Komnas HAM soal TWK KPKStafsus Presiden bidang hukum menyatakan Jokowi menghormati rekomendasi dari Ombudsman RI dan Komnas HAM soal TWK KPK.
Read more »
Soal Polemik TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan Cs Diminta LegowoPara pegawai KPK yang tak lolos TWK, termasuk Novel Baswedan diminta untuk legowo. Para pegawai diminta tak menarik dua lembaga negara dalam polemik TWK ini.
Read more »
Komnas HAM Nilai Arahan Jokowi Soal TWK Mirip dengan Rekomendasi LembaganyaKomnas HAM menilai arahan Presiden Jokowi mengenai tes wawasan kebangsaan pegawai KPK mirip dengan rekomendasi lembaganya. TempoNasional
Read more »