Menurut Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, MK telah memberi putusan yang jelas bahwa alih status pegawai tidak boleh merugikan pegawai KPK.
Sementara itu, ia menilai bahwa saat ini perkara yang diajukan pada MA tidak terkait dengan pemberhentian dan penonaktifan pegawai KPK.
“Jadi Presiden bisa melaksanakan rekomendasi dari Komnas HAM dan saran korektif dari Ombdusman tanpa perlu beralasan menunggu putusan MA dan MK,’ tutur Zaenur padaZaenur menegaskan bahwa saran korektif Ombdusman terkait dengan adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan TWK, dan rekomendasi Komnas HAM sudah cukup menjadi modal Jokowi untuk bersikap.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal Polemik TWK KPK, Presiden Ikut Menunggu Putusan MK dan MAKomnas HAM sayangkan sikap Presiden Jokowi. Substansi gugatan di MK dan MA tak sama dengan pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM dalam pelaksanaan TWK KPK. Rekomendasi Komnas HAM seharusnya dilaksanakan Presiden. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Read more »
Bupati Bintan Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Kuota RokokBupati Bintan periode 2016-2021, Apri Sujadi, menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di KPK.
Read more »
KPK Limpahkan Berkas Tersangka Suap Proyek di Indramayu ke PengadilanMenurut Ali, dengan pelimpahan tersebut maka para tersangka telah menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Bandung.
Read more »
KPK Lelang Ribuan Meter Tanah dan Bangunan Milik Mantan Bupati Lampung UtaraKPK bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melelang ribuan meter tanah beserta bangunannya di daerah Lampung. Komisi Pemberantasan...
Read more »
KPK Lelang Tanah-Bangunan Milik Terpidana Eks Bupati Lampung UtaraKPK bakal melelang sejumlah aset milik terpidana Agung Ilmu Mangkunegara, mantan bupati Lampung Utara. TempoNasional
Read more »
KPK Usut Lelang Proyek di Pemkab BanjarnegaraPenyidikan terkait dugaan korupsi pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.
Read more »