Komnas HAM sayangkan sikap Presiden Jokowi. Substansi gugatan di MK dan MA tak sama dengan pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM dalam pelaksanaan TWK KPK. Rekomendasi Komnas HAM seharusnya dilaksanakan Presiden. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
JAKARTA, KOMPAS — Meski menghormati rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Joko Widodo belum akan melaksanakannya. Presiden bersikap sama seperti pimpinan KPK yang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung atas gugatan terhadap peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.
Untuk diketahui, pada 17 Mei 2021, Presiden meminta agar hasil TWK tak serta-merta dijadikan dasar pemberhentian pegawai. Selain itu, peralihan status kepegawaian tak boleh sampai merugikan hak pegawai KPK. Namun, arahan Presiden ini diabaikan setelah KPK beserta sejumlah kementerian/lembaga terkait tetap akan memberhentikan 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK.Perwakilan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan seusai mengadu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin .
Meski menghormati temuan ORI dan Komnas HAM serta menyatakan sikap Presiden tak berubah, Presiden Jokowi juga disebut Dini menghormati proses di MK dan MA terkait gugatan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Presiden berharap dan percaya bahwa MK dan MA akan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam waktu dekat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komnas HAM Berharap Bisa Sampaikan Laporan Soal TWK ke Presiden Pekan DepanKomisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap bisa menyampaikan secara langsung laporan hasil penyelidikan perihal TWK kepada Presiden Joko Widodo pada pekan ini atau pekan depan. TempoNasional
Read more »
Komnas HAM RI miliki kedekatan dengan Komnas HAM KorselAnggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Beka Ulung Hapsara mengatakan lembaga tersebut memiliki kedekatan yang cukup baik dengan The ...
Read more »
Komnas HAM Minta Status Pegawai KPK Gagal TWK Dipulihkan, Ini Sikap Jokowi'Presiden menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM,' kata Staf Khusus Presiden Jokowi, Dini Puwono.
Read more »
Warga Buleleng Bali yang Viral Dihajar TNI Bakal Lapor Polisi-Komnas HAMWarga di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, yang viral dihajar TNI berencana melaporkan kejadian tersebut.
Read more »
Kepala Dewan HAM PBB Kantongi Bukti Taliban Eksekusi Warga SipilKepala Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan telah menerima laporan yang dapat dipercaya tentang pelanggaran serius yang dilakukan oleh Taliban. Kepala Dewan Hak...
Read more »
Komisi HAM PBB Terima Laporan Pelanggaran Taliban |Republika OnlinePelanggaran itu termasuk eksekusi terhadap warga sipil dan larangan terhadap wanita.
Read more »