Akhir bulan ini, rekomendasi bagi Presiden dilayangkan Ombudsman RI. Hal ini karena KPK dan BKN tak melaksanakan tindakan korektif yang diminta terkait TWK KPK hingga batas waktu 30 hari yang diatur undang-undang. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng , bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis .
JAKARTA, KOMPAS — Hingga tenggat 30 hari, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Kepegawaian Negara belum juga menjalankan tindakan korektif yang diminta Ombudsman Republik Indonesia terkait temuan malaadministrasi berlapis dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Karena itu, saat ini, Ombudsman tengah menyiapkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia , Robert Na Endi Jaweng, saat dihubungi di Jakarta, Rabu , mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI, Ombudsman dapat mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden jika sampai batas waktu 30 hari, tindakan korektif yang diminta ORI tak juga dijalankan terlapor.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal Polemik TWK KPK, Presiden Ikut Menunggu Putusan MK dan MAKomnas HAM sayangkan sikap Presiden Jokowi. Substansi gugatan di MK dan MA tak sama dengan pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM dalam pelaksanaan TWK KPK. Rekomendasi Komnas HAM seharusnya dilaksanakan Presiden. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Read more »
57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Surati Jokowi, Minta Segera Diangkat Jadi ASNKe-57 pegawai KPK terancam dipecat pada 1 November 2021. Menolak rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM.
Read more »
KPK: Penyidik tak Lolos TWK tidak Mempengaruhi Penindakan |Republika OnlineKinerja penindakan KPK diakui banyak terkendala oleh pandemi Covid-19.
Read more »
Komnas HAM Minta Status Pegawai KPK Gagal TWK Dipulihkan, Ini Sikap Jokowi'Presiden menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM,' kata Staf Khusus Presiden Jokowi, Dini Puwono.
Read more »
Soal Polemik TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan Cs Diminta LegowoPara pegawai KPK yang tak lolos TWK, termasuk Novel Baswedan diminta untuk legowo. Para pegawai diminta tak menarik dua lembaga negara dalam polemik TWK ini.
Read more »