Para pegawai KPK yang tak lolos TWK, termasuk Novel Baswedan diminta untuk legowo. Para pegawai diminta tak menarik dua lembaga negara dalam polemik TWK ini.
untuk menyelamatkan posisinya di lembaga antikorupsi itu. Sikap Novel Baswedan itu, kata Gurun menyebabkan disharmoni antarlembaga negara di tengah pandemi.
Gurun menilai, persoalan antara KPK dengan para pegawainya yang tidak lolos dalam TWK bukan pelanggaran hak asasi manusia , melainkan perkara administrasi belaka. "Sikap Komnas HAM yang menyurati Presiden Joko Widodo adalah bentuk ketidakelokan dari lembaga negara. Dalam hal ini putusan tersebut berupa administrasi negara, bukan pada pelanggaran HAM," katanya.Atas dasar itu, Gurun pun memperingatkan kepada Novel Baswedan dan rekan-rekannya untuk tidak lagi melakukan politik dengan sengaja membenturkan antar lembaga negara.
"Kami meminta Novel Baswedan dan kawan-kawannya untuk stop semua politik kotor yang mereka mainkan untuk membodohi masyarakat," tegasnya. Lebih lanjut, Gurun berharap Komnas HAM tidak ikut terjebak di dalam permainan politik praktis Novel Baswedan. Dikatakan, jika Komnas HAM bergerak, maka kepentingannya bukan memihak kelompok tertentu saja, namun lebih kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mustahil Jadi ASN, Novel Baswedan Cs Dimohon Tidak Menghancurkan KPKNovel Baswedan cs diimbau move on dari kisruh TWKi dan mulai mendukung kerja pemberantasan korupsi KPK sesuai dengan porsi mereka sebagai warga sipil. TWKpegawaiKPK
Read more »
57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Surati Jokowi, Minta Segera Diangkat Jadi ASNKe-57 pegawai KPK terancam dipecat pada 1 November 2021. Menolak rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM.
Read more »
KPK: Penyidik tak Lolos TWK tidak Mempengaruhi Penindakan |Republika OnlineKinerja penindakan KPK diakui banyak terkendala oleh pandemi Covid-19.
Read more »
Komnas HAM Minta Status Pegawai KPK Gagal TWK Dipulihkan, Ini Sikap Jokowi'Presiden menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM,' kata Staf Khusus Presiden Jokowi, Dini Puwono.
Read more »
Soal Polemik TWK KPK, Presiden Ikut Menunggu Putusan MK dan MAKomnas HAM sayangkan sikap Presiden Jokowi. Substansi gugatan di MK dan MA tak sama dengan pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM dalam pelaksanaan TWK KPK. Rekomendasi Komnas HAM seharusnya dilaksanakan Presiden. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Read more »