Iqbal: Rencana Pemberlakuan ERP Sebaiknya Dikaji Ulang ERP
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal mengatakan bahwa rencana pemberlakuan electronic road pricing atau jalan berbayar elektronik sebaiknya dikaji ulang.
Diketahui, melalui ERP, kendaraan yang melintas di beberapa ruas jalan pada waktu tertentu akan dipungut biaya berkisar Rp 5.000 sampai Rp 19.900.Baca Juga:"Rencana ERP itu sebaiknya dikaji ulang. Terlebih, transportasi publik di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak merata," kata Muhammad Iqbal di Jakarta, Jumat .
Dia menilai rencana kebijakan ERP di 25 ruas jalan di Jakarta tersebut tidak tepat untuk mengatasi kemacetan ibu kota.Baca Juga:"Rencana pelaksanaan electronic road pricing di beberapa ruas jalan di Jakarta ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan ibu kota. Justru sama dengan memindahkan kemacetan di jalan yang tidak berbayar," ujar Iqbal.
Lebih lanjut dia mengatakan cakupan layanan transportasi publik bagi warga Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menuju Jakarta masih perlu diperbanyak, utamanya bagi pekerja di Jakarta.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tolak Rencana Tarif Jalan Berbayar ERP, PKS Singgung Masalah Ekonomi dan Ancaman KrisisFraksi PKS DPRD DKI Jakarta menolak rencana kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP. Alasannya karena masalah ekonomi dan ancaman krisis.
Read more »
Pengamat Sebut Rencana Tarif Rp 5-19 ribu untuk ERP Masih MurahPengamat Transportasi Publik Djoko Setijowarno menilai bahwa rencana tarif jalan berbayar elektronik (ERP) sebesar Rp 5-19 ribu masih terlalu murah.
Read more »
Wakil Ketua Komisi V minta rencana penerapan ERP dikaji ulangWakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal meminta rencana pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) itu sebaiknya dikaji ...
Read more »
Kebijakan ERP Disebut Kurangi Volume Kendaraan 40 Persen, Azas Tigor Beri Contoh Singapura dan SwediaKetua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan mendukung rencana Pemrintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Ia mengatakan, berdasarkan pengalaman penerapan ERP di Singapura dan Swedia, ERP mampu mengurangi 40 persen kepadatan kendaraan.
Read more »
Daftar Negara Sukses Terapkan Jalan Berbayar ERP, Singapura Jadi Pertama | merdeka.comWacana penerapan ERP pertama kali muncul di zaman Gubernur Sutiyoso. Ketua DPRD DKI Jakarta kala itu, Ade Surapriyatna, mengatakan bahwa Sutiyoso meminta ERP diterapkan pada 2006 untuk kendaraan pribadi yang melintas di Blok M-Kota. Hingga Bang Yos selesai menjabat rencana itu tak kunjung direalisasi.
Read more »
Implementasi ERP di DKI, Komisi V Minta Dikaji UlangSetiap kebijakan yang diterapkan harus memiliki sisi humanis dan kerakyatan.
Read more »