Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal meminta rencana ERP dikaji ulang, terlebih transportasi publik di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak merata.
Arsip foto - Kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama/aa.
Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal meminta rencana pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau"Rencana ERP itu sebaiknya dikaji ulang. Terlebih, transportasi publik di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak merata," kata Muhammad Iqbal di Jakarta, Jumat. Menurut dia cakupan layanan transportasi publik bagi warga Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menuju Jakarta masih perlu diperbanyak. Hal itu utamanya bagi pekerja di Jakarta."Perlu keseriusan lebih melakukan pembenahan transportasi publik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jabodetabek perlu bekerja sama memikirkan masalah ini," kata dia.Diketahui melalui ERP, kendaraan yang melintas di beberapa ruas jalan pada waktu tertentu akan dipungut biaya berkisar Rp5.000 sampai Rp19.
"Kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih setelah pandemi COVID-19. Retribusi ini bisa memberatkan mereka, apalagiIa pun mengingatkan mengenai ancaman krisis keuangan global yang diprediksi akan terjadi pada tahun ini, sebagaimana sering disampaikan Presiden Jokowi. "Ditambah masyarakat harus membayar retribusi ERP, beban hidup masyarakat jadi bertambah," kata dia lagi.Kemudian, dia menilai rencana kebijakan ERP di 25 ruas jalan di Jakarta tersebut tidak tepat untuk mengatasi kemacetan ibu kota. Malahan, menurut Iqbal penerapan ERP akan membuat masalah baru.di beberapa ruas jalan di Jakarta ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan ibukota. Justru sama dengan memindahkan kemacetan di jalan yang tidak berbayar," ujar Iqbal.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dukung Erick Thohir Jadi Ketum PSSI, Wakil Ketua Komisi III Minta Fokus 2 Hal IniWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya kepada Erick Thohir menjadi Ketua Umum (Ketum) PSSI 2023-2027. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad...
Read more »
KPK Geledah Rumah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jatim soal Kasus Dana HibahKPK menggeledah tiga lokasi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemprov Jawa Timur (Jatim).
Read more »
Implementasi ERP di DKI, Komisi V Minta Dikaji UlangSetiap kebijakan yang diterapkan harus memiliki sisi humanis dan kerakyatan.
Read more »
Duet Erick Thohir & Zainudin Amali Dinilai Bikin PSSI Lebih Modern | Goal.com IndonesiaMenurut ketua Asprov PSSI Maluku Utara Edi Langkara, Erick Thohir dan Zainudin Amali bisa membawa perubahan pada tubuh PSSI. Benarkah begitu? PSSI Liga1 Liga2 Liga3 Indonesia
Read more »
Komisi B DPRD DKI Tolak Jalan Berbayar Elektronik (ERP)Komisi B DPRD DKI Jakarta nampak keberatan untuk menerima rencana Pemprov DKI untuk menerapkan program pengendalian kemacetan lewat 'electronic road pricing' (ERP).
Read more »
Video: Presiden Komisi UE & Wakil PM China Bertemu di WEFPresiden Komisi UE & Wakil PM China Bertemu Langsung di WEF
Read more »