Tolak Rencana Tarif Jalan Berbayar ERP, PKS Singgung Masalah Ekonomi dan Ancaman Krisis TempoMetro
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejatera DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, partainya menolak pembahasan dan penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing . Sebab, ekonomi masyarakat belum pulih, apalagi adanya ancaman krisis.“Waktunya tidak tepat, karena perekonomian masyarakat belum pulih dan adanya ancaman krisis,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 Januari 2023.
Baca juga: Jalan Berbayar Diterapkan agar Masyarakat Beralih ke Angkutan Umum, DKI Tingkatkan KapasitasFraksi PKS, dia melanjutkan, telah memberikan pemandangan umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik pada Juli 2022. PKS akan menolak jika konsep tarif ERP masih seperti yang tercantum dalam draf Raperda tersebut.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rencana Jalan Berbayar ERP yang Bikin Pengguna Harap-Harap CemasRencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau ERP membuat penggunanya mulai dari ojek online, taksi online, hingga taksi harap-harap cemas.
Read more »
Rencana Jalan Berbayar ERP Bikin Pengguna Harap-Harap CemasRencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau ERP membuat penggunanya mulai dari ojek online, taksi online, hingga taksi harap-harap cemas.
Read more »
Pengemudi Ojol Kompak Tolak Jalan Berbayar ERP untuk MotorPemberlakuan jalan berbayar atau ERP untuk motor akan merugikan pihak pengemudi ojek online.
Read more »
Asosiasi Ojol Tolak Bayar ERP, Minta Aturan DibatalkanKebijakan jalan berbayar (ERP) yang direncanakan pemerintah menimbulkan polemik bagi pengemudi ojek online. Simak selengkapnya!
Read more »
Kebijakan ERP Disebut Kurangi Volume Kendaraan 40 Persen, Azas Tigor Beri Contoh Singapura dan SwediaKetua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan mendukung rencana Pemrintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Ia mengatakan, berdasarkan pengalaman penerapan ERP di Singapura dan Swedia, ERP mampu mengurangi 40 persen kepadatan kendaraan.
Read more »
PKS Berharap Bisa Segera Berlayar dengan NasDem dan DemokratJuru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan rencana pertemuan tripartit antara PKS, partai NasDem, dan Demokrat masih dimatangkan oleh tim kecil.
Read more »