Pengamat Transportasi Publik Djoko Setijowarno menilai bahwa rencana tarif jalan berbayar elektronik (ERP) sebesar Rp 5-19 ribu masih terlalu murah.
JawaPos.com – Pengamat Transportasi Publik Djoko Setijowarno menilai bahwa rencana tarif jalan berbayar elektronik sebesar Rp 5-19 ribu masih terlalu murah untuk menimbulkan efek jera bagi pengguna transportasi pribadi.
Baca juga:Pengamat Sebut Penghasilan Rp 60 M dari ERP Hanya Dampak, Bukan Tujuan“Pemasukan bruto per tahun 400 juta USD dan biaya operasional 45 juta USD . Terjadi penurunan lalu lintas sebesar 10 persen,” jelas Djoko. Baca juga:Motor Juga Direncanakan Kena Tarif ERP, Hanya Ini Pengecualiannya“Karena menggunakan mobil ada fleksibilitas, privacy, gengsi, status sosial, door to door, dan lain-lain. Dengan ERP masyarakat dipaksa rasional dalam memilih moda angkutan umum,” tandasnya.
Baca juga:Penerapan ERP Disebut Hanya Pindahkan Kemacetan, Ini Jawaban DishubNamun begitu, ia mengatakan bahwa besaran tarif tersebut masih jauh dari kebulatan suara. Pasalnya, Raperda sejak era kepemimpinan Anies Baswedan itu masih dalam tahap pembahasan awal bersma Badan Pembentukan Peraturan Daerah DKI Jakarta.
Baca juga:Pemasukan dari ERP Diproyeksikan Rp 30 M hingga 60 M per Hari“Ada beberapa jenis kendaraan yang dibedakan, ada kategori, ada mobil, kemudian ada angkutan umum, ada mobil bus barang, itu ada perbedaan sesuai dengan klasifikasinya,” tandasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ojol Tak Kebal ERP Jalan Berbayar, Pengamat: Bukan Kendaraan UmumPemprov DKI Jakarta tengah membahas aturan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Ibu Kota.
Read more »
Rencana Jalan Berbayar ERP Bikin Pengguna Harap-Harap CemasRencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau ERP membuat penggunanya mulai dari ojek online, taksi online, hingga taksi harap-harap cemas.
Read more »
Tolak Rencana Tarif Jalan Berbayar ERP, PKS Singgung Masalah Ekonomi dan Ancaman KrisisFraksi PKS DPRD DKI Jakarta menolak rencana kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP. Alasannya karena masalah ekonomi dan ancaman krisis.
Read more »
Jalan Berbayar di DKI, Ahli Sebut Dampak Baik ERP Dibandingkan dengan Three in OneRencana Heru Budi menerapkan program jalan berbayar elektronik atau ERP sebagai strategi pengendalian macet di Ibu Kota mendapat respons akademisi.
Read more »
Menjelang Penerapan ERP, Dishub DKI Sebut Bakal Ada Peningkatan Kapasitas Transportasi Umum Se-JabodetabekDishub DKI menjanjikan kapasitas dan kualitas angkutan umum terus diperbaiki, misalnya dari sisi daya tampung hingga ketepatan waktu.
Read more »
Pengamat Puji Langkah Ridwan Kamil |Republika OnlinePengamat politik sebut langkah Ridwan Kamil merupakan langkah tepat dan strategis.
Read more »