Pembekuan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) ini merupakan kewenangan pemerintah.
- Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan adanya pembekuan sementara untukWasit perdagangan komoditas itu menyatakan, pembekuan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan ini merupakan kewenangan pemerintah., kewenangan pimpinan," kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kemendag, Tirta Karma Senjaya saat dihubungi.
Sementara Wamendag Jerry Sambuaga menjelaskan pihaknya mengkaji usulan tersebut dengan baik. Dia yakin usulan itu nantinya akan dibicarakan secara bersama-sama. Terkait nasib para komunitas kripto dan exchanger kripto di Indonesia, Jerry mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan. Pasalnya tak bisa dipungkiri pengguna kripto di Indonesia naik pesat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi VI DPR Minta Bappebti Dibekukan Sementara, Ada Apa Nih?Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI-Perjuangan Aria Bima mengusulkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dibekukan sementara. Waduh, kenapa ya kira-kira?
Read more »
Marak Robot Trading Ilegal, DPR Soroti Sistem Pengawasan BappebtiDPR menyoroti sistem pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terhadap perdagangan menggunakan robot atau robot trading
Read more »
DPR: Pengungkapan Kasus Mafia Minyak Goreng oleh Kejagung Momentum Perbaiki Tata Kelola KomoditasRiezky menilai pengungkapan kasus mafia migor yang dilakukan Kejaksaan Agung bisa menjadi momentum bersih-bersih terkait tata kelola komoditas unggulan di Indonesia.
Read more »
DPR: Program Asuransi BP2MI dan Jasindo Sisakan Tanda Tanya Besar | Ekonomi - Bisnis.comRDP Komisi IX DPR RI yang membahas program asuransi BP2MI dari Jasindo menyisakan tanda tanya besar.
Read more »
Puan:Soal Putusan MK UU Ciptaker DPR Tunggu Supres PresidenRevisi UU P3 dilakukan sebab pada UU 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode Omnibus Law.
Read more »
DPR Tunggu Surat Presiden Soal UU Cipta KerjaDPR menunggu surat presiden soal UU Cipta Kerja pascaputusan MK
Read more »