DPR menunggu surat presiden soal UU Cipta Kerja pascaputusan MK
DPR telah mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . Puan Maharani memastikan pengesahan UU P3 untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Omnibus Law Cipta Kerja . Puan memastikan DPR segera memulai pembahasan revisi UU Cipta Kerja.
Menurutnya revisi UU P3 dilakukan karena pada UU Nomor 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode Omnibus Law."Tadi disampaikan pandangan dari pemerintah yang menyatakan bahwa ke depan bagaimana pembahasan UU PPP ini bisa langsung dilaksanakan dengan menghormati keputusan MK sehingga nanti pelaksanaannya agar bisa berjalan dengan baik di lapangan dan sesuaiaturan yang ada," jelas Puan.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam salah satu amar putusan uji formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis, berdampak luas, dan tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Amar putusan tersebut, kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Maria SW Sumardjono, merupakan amar putusan butir 7 Putusan MK No.
Waktu dua tahun yang diberikan MK relatif singkat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu segera merancang perbaikan UU tentang P3 dan perbaikan substansi UU Cipta Kerja dengan melibatkan publik dalam seluruh tahapan dan prosesnya. Publik yang dimaksud adalah kelompok dan masyarakat yang terdampak aturan UU Cipta Kerja serta kelompok masyarakat yang punya perhatian terhadap UU yang tengah dirancang.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng, DPR: Kesannya Tak Ada Orang Lain yang Bisa KerjaPenunjukkan LBP berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan. sebab menurutnya Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.
Read more »
DPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi UUPengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-23 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Read more »
Revisi UU Narkotika, DPR Dorong Penguatan RehabilitasiDPR meminta Kemenkumham memperkuat masalah rehabilitasi dalam revisi UU Narkotika yang akan segera dibahas.
Read more »
Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?Saat ini, UU Nomor 2/2021 tentang Otsus Papua masih diuji materi di MK. MRP pun mempertanyakan etika pemerintah atas hal tersebut.
Read more »