Riezky menilai pengungkapan kasus mafia migor yang dilakukan Kejaksaan Agung bisa menjadi momentum bersih-bersih terkait tata kelola komoditas unggulan di Indonesia.
Liputan6.com, Jakarta Upaya Kejaksaan Agung membongkar kasus mafia minyak goreng mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat . Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-P Riezky Aprilia mendorong Kejaksaan Agung untuk terus membuka jalan demi mengurai sengkarut persoalan.
Soal penetapan mantan anggota Tim Asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiam Lin Che Wei sebagai tersangka, menurut Riezky bisa menjadi pintu masuk dalam upaya pengungkapan perkara. Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini, mendorong transparansi pengelolaan dana sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit . Badan tersebut menempatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Dewan Pengarah.
“BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu enggak ada yang sampai segitu. Pengalokasiannya yang selalu kita soroti, sangat tidak proporsional dan tidak pro-rakyat,” ujar Anggia. Dalam penyidikan, Lin Che Wei tercatat diperiksa sebanyak lima kali berturut-turut di setiap harinya dalam kasus mafia minyak goreng.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng, DPR: Kesannya Tak Ada Orang Lain yang Bisa KerjaPenunjukkan LBP berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan. sebab menurutnya Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.
Read more »
Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?Saat ini, UU Nomor 2/2021 tentang Otsus Papua masih diuji materi di MK. MRP pun mempertanyakan etika pemerintah atas hal tersebut.
Read more »
Foto : Ketua BPK Ungkap Temuan 6.011 Masalah Senilai Rp31,34 Triliun di Paripurna DPR | merdeka.comKetua BPK Ungkap Temuan 6.011 Masalah Senilai Rp31,34 Triliun di Paripurna DPR. Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 dalam rapat paripurna DPR RI ke-23. Pada kesempatan itu, dia mengungkap adanya 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 T.,DPR,BPK,Badan Pemeriksa Keuangan,Viral Hari Ini,Jakarta
Read more »
DPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi UUPengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-23 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Read more »