DPR menyoroti sistem pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terhadap perdagangan menggunakan robot atau robot trading
Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Tommy Kurniawan menyoroti sistem pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap perdagangan menggunakan robot atau robot trading. Menurutnya, saat ini sistem pengawasan Bappebti masih kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan robot trading.
"Anggaplah pakai robot trading dulu masih manual harus wait and see harus lihat layar, naik turun pasar. Sekarang semua serba cepat dan mudah. Apakah Bappebti sudan punya pengawasan canggih? Kalau tidak punya, kenapa tidak? berarti ada yang salah," katanya. Investasi abal-abal yang marak meskipun di tengah pandemi Corona tetap harus diwaspadai. Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing membeberkan, masyarakat bisa menerapkan prinsip 2L sebelum mulai berinvestasi.
Dampaknya, seluruh dana yang masuk rekening tabungan terkait aplikasi robot trading Viral Blast ditarik dan disita polisi, tak terkecuali milik pengusaha Ferdinand Jonas yang terhitung aktif berinvestasi sejak awal November 2021. Dalam investasi yang oleh kepolisian disebut bodong ini, memang menerapkan sistem multilevel marketing . Pembagian keuntungannya menerapkan sistem penjualan dengan skema ponzi, yaitu menggunakan barang atau entitas untuk diperdagangkan yang menarik minat anggota baru.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi IX DPR Bahas Hepatitis Akut dan Persiapan EndemikWakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono bersama Komisi IX DPR membahas penanganan Hepatitis Akut dan persiapan menuju endemik Covid-19
Read more »
Soal Lantik Pj Bupati atau Wali Kota, Komisi II DPR: Jangan Tiru Gubernur SultraJunimart mendesak para gubernur segera melantik para penjabat (Pj) bupati/wali kota, sehingga tidak perlu ada penundaan dengan alasan tidak sesuai pengusulan dari gubernur.
Read more »
Gubernur Sultra Tolak Lantik 3 Pj Kepala Daerah, Ini Reaksi DPRGubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi yang menolak melantik tiga orang Pj di daerahnya dengan alasan para Pj tersebut bukan hasil dari usulan-nya sebagai seorang gubernur, melainkan usulan dari mendagri.
Read more »
Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?Saat ini, UU Nomor 2/2021 tentang Otsus Papua masih diuji materi di MK. MRP pun mempertanyakan etika pemerintah atas hal tersebut.
Read more »
Jokowi Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng, DPR: Kesannya Tak Ada Orang Lain yang Bisa KerjaPenunjukkan LBP berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan. sebab menurutnya Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.
Read more »