Tender pengadaan gorden, vitrase dan blind untuk rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan dibatalkan setelah banyak dikritik masyarakat. TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan tender pengadaan gorden DPR, vitrase dan blind untuk rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Pembatalan dilakukan setelah banyak dikritik masyarakat.“Kami berkesimpulan untuk tidak dilanjutkan,” kata Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, dalam konferensi pers virtual, Selasa, 17 Mei 2022.Indra mengatakan gorden di rumah dinas DPR itu sudah 13 tahun tak diganti. Sehingga banyak anggota yang meminta untuk diganti.
Djadijono juga menyoroti polemik pengadaan gorden rumah jabatan anggota DPR RI yang dinilai tidak peka pada kesulitan rakyat saat ini.“Ini DPR kurang peka pada kesulitan rakyat, karena anggaran yang disediakan untuk penggantian gorden rumah jabatan itu cukup besar Rp 48,7 miliar. Besar anggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan urgensi karena sebagian di antara rumah jabatan itu tidak dihuni sendiri oleh anggota DPR,” katanya saat konferens pers virtual, Kamis, 12 Mei 2022.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Resmi Tak Lanjutkan Proyek Pengadaan Gorden Rumdin Anggota DPR |Republika OnlineBURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pengadaan gorden.
Read more »
Tolong Dicatat! Pengadaan Gorden untuk Rumah Dinas DPR DibatalkanPengadaan gorden untuk rumah dinas para anggota DPR di Kalibata dan Ulunami resmi dibatalkan. DPR
Read more »
Pangkas Masa Kampanye Jadi 75 Hari, DPR: Dapat Cegah Polarisasi Politik & Efisiensi Anggaran!KPU Pemerintah dan DPR sepakat memangkas masa kampanye Pemilu 2024 menjadi hanya 75 hari. Masa kampanye lebih singkat dibanding usulan awal untuk mengurangi...
Read more »
DPR Berharap KPU Tetap Lakukan Efisiensi Terkait Anggaran Pemilu 2024Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.
Read more »
Anggota Komisi II DPR: Pemerintah Harus Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Secara BerkalaAnggota Komisi II DPR mengingatkan Kemendagri untuk melakukan evaluasi secara berkala kepada seluruh penjabat kepala deaerah yang telah dilantik.
Read more »
Minta RDP dengan DPR Disegerakan, KPU: Butuh Proses HarmonisasiTerkait adanya permintaan dari DPR RI pada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu, Yulianto menyebut pihaknya akan mengkaji usulan tersebut.
Read more »