Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.
Meski demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menuturkan,masih belum ada keputusan, baru menyamakan kesepahaman."DPR sendiri masih memberi catatan penting, agar KPU tak berhenti menggali ulang pos pembiayaan mana yang masih mungkin dilakukan efisensi, seperti pembangunan kantor baru dan sewa gudang untuk logistik pemilu," kata dia, Senin .
"Kalau disepakati tentu belum karena masih nunggu rapat kerja/RDP dengan Mendagri dan KPU. Namun kesepahaman tentang biaya sebesar itu sudah bisa dicapai," kata Yanuar. Presiden Joko Widodo melantik anggota baru KPU dan Bawaslu di tengah isu penundaan Pemilu. Dalam kesempatan itu, Presiden meminta anggota KPU dan Bawaslu untuk segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada 2024.
"Sepakat sesuai ajuan KPU Rp 76 T," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa saat dikonfirmasi, Senin .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU dan DPR Sepakat Durasi Masa Kampanye Pemilu 2024 Dikurangi jadi 75 Hari | merdeka.comKPU dan DPR Sepakat Durasi Masa Kampanye Pemilu 2024 Dikurangi jadi 75 Hari
Read more »
KPU: Anggaran Pemilu 2024 Tahun 2022 Rp 8 Triliun |Republika OnlineAnggaran yang direalisasikan akan digunakan untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024.
Read more »
PKB Minta KPU Tunda Bangun Kantor Baru, Demi Tekan Biaya Pemilu 2024 | merdeka.com'DPR sendiri masih memberi catatan penting, agar KPU tak berhenti menggali ulang pos pembiayaan mana yang masih mungkin dilakukan efisiensi, seperti pembangunan kantor baru dan sewa gudang untuk logistik pemilu,' ujar Yanuar ketika dihubungi, Senin (16/5).
Read more »
KPU: Lama Masa Kampanye Dipastikan dalam RDP dengan DPRSebelumnya, KPU mengusulkan durasi kampanye pemilu 2024 selama 90 hari. Namun, seluruh fraksi di Komisi II DPR meminta untuk disederhanakan menjadi 75 hari.
Read more »
Anggota DPR: Semua pihak harus wujudkan kodifikasi hukum acara pemiluAnggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan semua pihak harus mewujudkan kodifikasi hukum acara pemilu untuk memastikan penyelesaian sengketa ...
Read more »