BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pengadaan gorden.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Agung Budi Santoso, mengatakan DPR resmi tak melanjutkan proyek tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI, dengan anggaran sebesar Rp 43,5 Miliar. Hal tersebut menjawab pro kontra pengadaan gorden rumah dinas anggota dewan yang ramai dibicarakan publik belakangan ini.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua BURT DPR RI, Johan Budi Sapto Pribowo. Johan mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mendengar penjelasan dari Setjen DPR RI. Pada kesempatan yang sama Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan secara kronologis terkait rencana pengadaan gorden. Ia menuturkan DPR tidak pernah melakukan pengadaan gorden selama 14 tahun terakhir. DPR baru mengusulkan pengadaan tersebut di tahun 2021.
"Kita mencari titik tengah dari harga gorden yang ada di pasaran, konsultan melakukan sampling ke beberapa toko di daerah Panglima Polim, di daerah Tanah Abang, di Tanjung Duren, dan beberapa tempat dapatlah mencari harga tengah yang dijadikan HPS," jelasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jenderal Meninjau Unjuk Rasa di DPR, Aksi Tak Terduganya Ramai Pujian | merdeka.comKendati demikian, sosok dua jenderal tersebut rupanya melakukan hal tak terduga. Bahkan aksinya dinilai humanis bagi seorang pemimpin di momen unjuk rasa.
Read more »
Pangkas Masa Kampanye Jadi 75 Hari, DPR: Dapat Cegah Polarisasi Politik & Efisiensi Anggaran!KPU Pemerintah dan DPR sepakat memangkas masa kampanye Pemilu 2024 menjadi hanya 75 hari. Masa kampanye lebih singkat dibanding usulan awal untuk mengurangi...
Read more »
DPR Berharap KPU Tetap Lakukan Efisiensi Terkait Anggaran Pemilu 2024Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.
Read more »
Anggota Komisi II DPR: Pemerintah Harus Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Secara BerkalaAnggota Komisi II DPR mengingatkan Kemendagri untuk melakukan evaluasi secara berkala kepada seluruh penjabat kepala deaerah yang telah dilantik.
Read more »
Minta RDP dengan DPR Disegerakan, KPU: Butuh Proses HarmonisasiTerkait adanya permintaan dari DPR RI pada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu, Yulianto menyebut pihaknya akan mengkaji usulan tersebut.
Read more »
KPU dan DPR Sepakat Durasi Masa Kampanye Pemilu 2024 Dikurangi jadi 75 Hari | merdeka.comKPU dan DPR Sepakat Durasi Masa Kampanye Pemilu 2024 Dikurangi jadi 75 Hari
Read more »