Pengadaan gorden untuk rumah dinas para anggota DPR di Kalibata dan Ulunami resmi dibatalkan. DPR
- Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI bersama Sekretariat Jenderal DPR RI membatalkan pengadaan gorden, vitrase, dan kerai untuk rumah dinas para legislator di Kalibata dan Ulujami, Jakarta. Agung Budi Santoso menyebut keputusan pembatalan pengadaan itu setelah pihaknya menggelar rapat internal dengan Setjen DPR RI.
"Diambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan pelaksanaan gorden DPR RI," kata Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa . Sementara itu, Wakil Ketua BURT DPR Johan Budi mengatakan bahwa pihaknya sudah memperoleh penjelasan Setjen DPR sebelum pengadaan gorden dibatalkan.untuk rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2022 tidak dilanjutkan," ungkap Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Eks Jubir KPK itu melanjutkan bahwa selama ini pemberitaan tentang pengadaan gorden memang negatif. Seolah nilai kesepakatan proyek terlalu tinggi. Namun, kata dia, pengadaan gorden untuk rumah dinas para legislator sebenarnya sudah melalui proses ketat dan panjang. Termasuk pemeriksaan internal dari inspektorat di Kesetjenan DPR.
"Sebenarnya dalam proses pengadaan gorden itu sudah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Jadi, kira-kira gambarannya seperti itu," ungkap Johan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Resmi Tak Lanjutkan Proyek Pengadaan Gorden Rumdin Anggota DPR |Republika OnlineBURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pengadaan gorden.
Read more »
Pangkas Masa Kampanye Jadi 75 Hari, DPR: Dapat Cegah Polarisasi Politik & Efisiensi Anggaran!KPU Pemerintah dan DPR sepakat memangkas masa kampanye Pemilu 2024 menjadi hanya 75 hari. Masa kampanye lebih singkat dibanding usulan awal untuk mengurangi...
Read more »
DPR Berharap KPU Tetap Lakukan Efisiensi Terkait Anggaran Pemilu 2024Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.
Read more »
Anggota Komisi II DPR: Pemerintah Harus Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Secara BerkalaAnggota Komisi II DPR mengingatkan Kemendagri untuk melakukan evaluasi secara berkala kepada seluruh penjabat kepala deaerah yang telah dilantik.
Read more »
Minta RDP dengan DPR Disegerakan, KPU: Butuh Proses HarmonisasiTerkait adanya permintaan dari DPR RI pada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu, Yulianto menyebut pihaknya akan mengkaji usulan tersebut.
Read more »
KPU dan DPR Sepakat Durasi Masa Kampanye Pemilu 2024 Dikurangi jadi 75 Hari | merdeka.comKPU dan DPR Sepakat Durasi Masa Kampanye Pemilu 2024 Dikurangi jadi 75 Hari
Read more »