Tanggapan Pemerintah Soal Tarif RP1.000 untuk Akses NIK Dianggap Jual Data Pribadi
Zudan mengungkap alasan pemerintah akan menerapkan tarif Rp1.000 untuk akses NIK di database kependudukan. Dia menyebut dasar penerapan tarif NIK atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ialah untuk menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.
Menurut Zudan sektor usaha yang akan dibebankan tarif NIK adalah lembaga sektor swasta yang bersifat profit oriented. Dia mengambil contoh lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, dan sekuritas. "Dan tidak ada hak akses yang berikan kepada perorangan. Hak Akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum," jelasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Alasan Pemerintah Pungut Tarif Rp1.000 untuk Akses NIK | merdeka.comPemerintah akan menerapkan tarif Rp1.000 untuk akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengungkap alasannya.
Read more »
Akses NIK Dikenakan Tarif, Ini Pertimbangan PemerintahDukcapil Kemendagri menjelaskan penerapan tarif akses NIK sebesar Rp 1.000 atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data kependudukan.
Read more »
Kritik Keras Eks Pegawai KPK soal Akses NIK Bakal Bayar Rp 1.000'Kok bisa orang lain dikasih akses? Bukankah itu melanggar UU dan kategori pidana lagi,' kata mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan.
Read more »
Alasan Diberlakukannya Tarif Akses NIK Rp 1.000Zudan mengatakan, pengenaan tarif Rp 1.000 per akses database tersebut berlaku bagi lembaga yang menggunakan database kependudukan.
Read more »
Mulai 2022, Akses NIK Akan Berbayar Rp 1.000 bagi Bank dkkNantinya lembaga pengguna data NIK ini akan dikenakan biaya Rp 1.000 per akses NIK, hal itu untuk biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem Dukcapil Kemendagri.
Read more »
AS Sebut PeduliLindungi Langgar Privasi, Satgas Covid-19 Beberkan Fungsi NIK dan Nomor Ponsel - Pikiran-Rakyat.comIsu tentang HAM itu terdapat dalam laporan Kementerian Luar Negeri AS, hingga menyebabkan pemerintah Indonesia meradang
Read more »