Nantinya lembaga pengguna data NIK ini akan dikenakan biaya Rp 1.000 per akses NIK, hal itu untuk biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem Dukcapil Kemendagri.
"Yang bayar ke Dukcapil adalah lembaganya. bank, asuransi, pasar modal, seluler," ujar Zudan saat dikonfirmasi.
Terkait aturan tersebut, Mendagri Tito Karnavian disebut telah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP tersebut.Zudan mengatakan pelayanan administrasi kependudukan di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri difasilitasi oleh SIAK Terpusat. Pelayanan Adminduk ini menghasilkan output berupa 24 dokumen penduduk danDatabase hasil operasionalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat ini, dikelola oleh Ditjen Dukcapil dan dimanfaatkan oleh 4.
Pernyataan Zudan tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim . Dalam RDP dengan Komisi II sebelumnya, Luqman mengungkapkan hampir 200 juta data kependudukan di Kemendagri terancam hilang. Penyebabnya, perangkat keras ratusan server yang dikelolaMerespons hal tersebut, Zudan berterima kasih atas dukungan dan atensi dari Komisi 2 khususnya Luqman Hakim. Zudan membenarkan perangkat keras tersebut rata-rata usianya sudah lebih dari 10 tahun.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah akan Pasang Tarif Rp1.000 Setiap Akses NIK | merdeka.comDirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, detail biaya akan dirumuskan dalam rancangan peraturan pemerintah penerimaan negara bukan pajak (RPP PNBP).
Read more »
Penjelasan Kemendagri Soal Penerapan Tarif Akses NIK Rp1.000 | merdeka.comTarif tersebut akan dikenakan saat lembaga mengakses unsur data kependudukan, seperti NIK, foto wajah hingga pemadanan data. Kemudian, tarif yang dibebankan akan dipakai untuk peremajaan perangkat hingga server. Sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik.
Read more »
5 Fakta Rencana Pemerintah soal Penetapan Biaya Akses NIK Rp 1000Pemerintah berencana menerapkan biaya kepada lembaga yang hendak mengakses data kependudukan di server milik Kementerian Dalam Negeri.
Read more »
Alasan Akses NIK Akan Dipatok Rp 1.000 Bagi Bank DkkLembaga pengguna data NIK akan dikenai biaya Rp 1000 per akses NIK. Nantinya biaya tersebut akan digunakan sebagai PNBP untuk biaya pemeliharaan sistem Dukcapil
Read more »
Indonesia Minta Gaji PRT Rp 5 Juta, Malaysia Hanya Kabulkan Rp 4 JutaMalaysia hanya mau membayar gaji PRT 4 juta, berbeda dengan pernyataan Dubes RI yaitu Rp 5 juta.
Read more »
Ada Kabar Harga Pertalite Bakal Naik Rp 2.000-Rp 3.000/Liter, Beneran Nih?Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengungkap rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite. Dia mengatakan, sudah ada semacam hitung-hitungannya.
Read more »