'Kok bisa orang lain dikasih akses? Bukankah itu melanggar UU dan kategori pidana lagi,' kata mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan.
JawaPos.com – Mantan pegawai KPK Hotman Tambunan mengkritisi wacana Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang berencana menerapkan tarif Rp 1.000 setiap kali mengakses nomor induk kependudukan . Hotman mempertanyakan, bukankah data pribadi adalah informasi yang harus dijaga berdasarkan Undang-Undang.
“Makanya sejak awal proyek e-KTP dilaksanakan sekitar lebih 10 tahun yang lalu, saya mendorong segera dibuat Data Protection Act ,” tegas Aulia. Baca juga:Dukcapil Kemendagri Sebut Tren e-KYC Berbasis NIK Diminati Masyarakat“Ada 31 elemen data kita yang terdapat dalam NIK, namun tidak jelas bagaimana perlakuan terhadap data-data tersebut,” ucap Aulia.
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pengenaan tarif akses NIK bersifat khusus. Di mana pemberlakuannya hanya menyasar lembaga yang berorientasi bisnis.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Dalami Aliran Uang ke Eks Bupati Buru Selatan Lewat Allen Waplau - Tribunnews.comTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Allen Waplau selaku Komisaris PT Mutu Utama Konstruksi.
Read more »
Menelusuri Aliran Dana dari Hakim Itong ke Beberapa Pihak, 2 Orang Diperiksa KPK | merdeka.comKeduanya diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya, Jawa Timur.
Read more »
Tindak Parpol yang Terima Uang Korupsi, KPK Dapat Gunakan UU TipikorKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menindak partai politik (parpol) yang terbukti menerima uang hasil korupsi.
Read more »
Kemendagri, KPK dan BPKP Perkuat Pencegahan KorupsiTumpak menekankan pentingnya peran APIP sebagai agen untuk memperkuat pencegahan korupsi.
Read more »
Sederet Kontroversi Lili Pintauli Siregar soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPKIni bukan kali pertama Lili berurusan dengan Dewas KPK. Sederet dugaan pelanggaran etik pernah menyeret namanya.
Read more »
2 Hakim PN Surabaya Jadi Saksi untuk Rekan di KPKKPK telah menetapkan Itong bersama Panitera Pengganti PN Surabaya nonaktif Hamdan (HD) sebagai tersangka penerima suap.
Read more »