Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, aturan turunan UU 3/2022 tentang IKN sudah selesai disusun. Kepala Badan Otorita IKN akan bekerja melakukan kewenangannya, menindaklanjuti aturan itu. Polhuk AdadiKompas
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/RUSMAN
Suasana proses penyatuan tanah dan air dari semua provinsi di Indonesia ke dalam sebuah gentong di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin . JAKARTA, KOMPAS — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, aturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara sudah selesai disusun. Dengan begitu, Kepala Badan Otorita IKN akan bekerja melakukan kewenangannya, menindaklanjuti aturan itu.
Ditemui di Jakarta, Jumat , Suharso mengatakan, aturan turunan yang tuntas disusun itu terdiri dari dua peraturan presiden dan empat peraturan pemerintah . ”Setelah itu, sudah kewenangan kepala otorita untuk melaksanakannya,” kata Suharso.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kepala Bappenas Sebut Aturan Turunan UU IKN Sudah SelesaiSuharso menjelaskan ada 6 aturan turunan rinciannya, dua berbentuk Perpres dan 4 berbentuk PP.
Read more »
5 UU yang Ditolak PKS: Dari IKN hingga TPKSFraksi PKS DPR memang beberapa kali menolak pengesahan rancangan UU atau revisi UU yang disepakati mayoritas fraksi. Ini 5 UU yang ditolak Fraksi PKS!
Read more »
Revisi UU PPP Dikhawatirkan Jadi Alat Melegitimasi UU Cipta Kerja'Secara substansi, revisi UU PPP kontraproduktif dengan upaya menyelesaikan permasalahan tata kelola perundang-undangan di Indonesia,'
Read more »
Manuver DPR Merevisi UU PPP demi Memuluskan UU Cipta Kerja yang Bermasalah - Editorial - koran.tempo.coUpaya DPR mengubah UU PPP demi meloloskan UU Cipta Kerja bakal mendatangkan persoalan di kemudian hari. Lebih baik membatalkan omnibus law yang sudah jelas bermasalah. Editorial KoranTempo
Read more »
Pemerintah Janji Tidak Salah Gunakan Tanah Warga untuk Kepentingan IKNPemerintah memastikan tidak akan menyalahgunakan tanah masyarakat untuk kepentingan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Read more »
Kemenpan-RB sebut 60 ribu ASN direncanakan pindah ke IKN pada 2024Analis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Arizal menyebutkan sebanyak 60 ribu aparatur sipil ...
Read more »