5 UU yang Ditolak PKS: Dari IKN hingga TPKS

South Africa News News

5 UU yang Ditolak PKS: Dari IKN hingga TPKS
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 8 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 7%
  • Publisher: 51%

Fraksi PKS DPR memang beberapa kali menolak pengesahan rancangan UU atau revisi UU yang disepakati mayoritas fraksi. Ini 5 UU yang ditolak Fraksi PKS!

Fraksi PKS beralasan belum saatnya revisi UU P3 dibawa ke rapat paripurna. PKS melihat masih perlu kajian mendalam terkait substansi revisi UU P3.

PKS menilai pembahasan undang-undang ini terkesan buru-buru. Menurut Ledia, DPR sebagai fungsi legislasi bisa membahas lebih cermat dan mendalam.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

detikcom /  🏆 29. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fraksi PKS akan Panggil MNC Group dan Wali Kota Jakarta Pusat terkait Pembongkaran Masjid di MentengFraksi PKS akan Panggil MNC Group dan Wali Kota Jakarta Pusat terkait Pembongkaran Masjid di MentengPKS akan panggil MNC Group dan wali kota Jakarta Pusat terkait pembongkaran masjid di menteng
Read more »

Manuver DPR Merevisi UU PPP demi Memuluskan UU Cipta Kerja yang Bermasalah - Editorial - koran.tempo.coManuver DPR Merevisi UU PPP demi Memuluskan UU Cipta Kerja yang Bermasalah - Editorial - koran.tempo.coUpaya DPR mengubah UU PPP demi meloloskan UU Cipta Kerja bakal mendatangkan persoalan di kemudian hari. Lebih baik membatalkan omnibus law yang sudah jelas bermasalah. Editorial KoranTempo
Read more »

F-PKS: RUU TPKS Harus Diikuti Pengesahan RUU KUHPF-PKS: RUU TPKS Harus Diikuti Pengesahan RUU KUHPKetua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai persetujuan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk menjadi undang-undang, harus diikuti dengan pengesahan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Read more »

Presiden PKS Minta Komisioner KPU-Bawaslu Kawal Pemilu 2024 Sesuai Jadwal |Republika OnlinePresiden PKS Minta Komisioner KPU-Bawaslu Kawal Pemilu 2024 Sesuai Jadwal |Republika OnlineKepastian pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal redam wacana penundaan pemilu.
Read more »



Render Time: 2025-04-05 13:22:33