Pemerintah memastikan tidak akan menyalahgunakan tanah masyarakat untuk kepentingan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menjamin penyelesaian permasalahan pertanahan dan kehutanan di wilayah IKN sesuai dengan hukum yang berasas keadilan.
Dalam hal ini, pemprov Kalimantan Timur telah menyusun kerangka inventarisasi, verifikasi dan pengelolaan permasalahan pertanahan melalui Pergub No. 6 tahun 2020. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang dalam proses menyelesaikan peraturan dan kebijakan dibawah UU IKN. Kebijakan turunan UU IKN yang mencakup enam rancangan peraturan ini ditargetkan selambat-lambatnya rampung pada 15 April 2022.
2 dari 4 halamanIKN Simpan Sederet KonflikKepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria Roni Septian mengungkapkan, permasalahan IKN bukan saja pengadaan tanah dan proses pembangunan infrastruktur yang sangat luas. Masalah IKN juga termasuk problem ekonomi, sosial, agama, pendidikan, hingga kesehatan.
Lebih lanjut, Roni juga memunculkan dugaan, proyek pembangunan IKN Nusantara jadi proses pembukaan bisnis skala besar oleh para pengusaha gede Indonesia. Ini lantaran Presiden Jokowi telah menunjuk Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Menurut dia, pemilihan dua orang itu sejalan dengan kebutuhan biaya atas pembangunan ibu kota baru yang tak murah, mencapai sekitar Rp 500 triliun. Roni pun tak percaya APBN dan pajak bisa memenuhi kebutuhan tersebut.
"Dalam proses pemindahan ibu kota terdapat ruang yang sangat lebar sekali untuk pemutihan aktivitas pertambangan dan izin kehutanan yang ada selama puluhan tahun," ungkapnya. "Eksploitasi sebabkan krisis ekologis. Eksploitasi ini mengakibatkan bencana ekologis seperti longsor dan banjir. Yang menanggung semuanya adalah rakyat," ujar Uli.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KSP Jamin Penyelesaian Isu Pertanahan di IKN |Republika OnlineAkan ada pelibatan publik terkait permasalahan pertanahan di kawasan IKN.
Read more »
Basarnas Kaji Tempatkan Kantor SAR Sekitar IKN | merdeka.comUntuk operasi SAR di Kalimantan Timur sejauh ini, Basarnas memiliki Kantor SAR di Balikpapan. Wilayah IKN sendiri berada dekat dengan kota Balikpapan.
Read more »
Kesbangpol Prioritas Jaga Kondusifitas Jelang Pembangunan IKNBadan Kesbangpol Provinsi Kaltim menyatakan, prioritas tugasnya adalah menjaga kondusifitas daerah menyongsong pembangunan IKN Nusantara di Kaltim
Read more »
Kabar Gembira bagi PNS, Boleh Mudik tapi Dilarang Pakai Mobil DinasPejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi diminta pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas.
Read more »
Permintaan Melonjak, Kuota Solar Hingga Pertalite Ditambah!pemerintah berencana untuk menambah kuota BBM subsidi seperti Solar, minyak tanah, hingga Pertalite (RON 90) tahun ini.
Read more »
PNS Nekat Mudik Pakai Mobil Dinas? Bersiap Kena Batunya!Pemerintah memperbolehkan PNS untuk mudik lebaran, namun tidak diizinkan menggunakan kendaraan dinas.
Read more »