Dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberlangsungan kekerasan seksual, papar dia.
Suara.com - Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disetujui DPR dan pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan dalam Daftar Inventarisasi Masalah RUU TPKS yang semula 12 Bab dan 81 Pasal, telah disetujui 12 Bab dan 93 pasal dalam pembahasan di tingkat pertama.
Bintang kemudian memaparkan gambaran umum terkait dengan RUU TPKS yang telah disepakati dalam pembahasan tingkat pertama. Yaitu terdapat pengaturan umum antara lain mengenai pengertian tindak pidana kekerasan seksual, korporasi dan lain sebagainya. Bintang melanjutkan bahwa dalam RUU TPKS, terdapat pengaturan sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual.
Lalu, meliputi pemaksaan pelacuran dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Benarkah Ketentuan Soal Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam RUU TPKS Sebuah Terobosan - Berita Utama - koran.tempo.coEnam pasal yang mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik masuk dalam pembahasan RUU TPKS. Ketentuan ini sempat ditolak karena khawatir tumpang-tindih dengan UU ITE. KoranTempo
Read more »
Segera Disahkan Jadi Undang-Undang, RUU TPKS Masih Ada Kekurangan?Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan segera disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang.
Read more »
Dana Bantuan bagi Korban Kekerasan Seksual Diatur dalam RUU TPKSSelesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tingkat pertama membawa harapan besar bagi publik. Pengesahan RUU itu menjadi undang-undang kini dinantikan. Dikbud AdadiKompas
Read more »
RUU TPKS, Wujud Kehadiran Negara untuk Mencegah Kekerasan SeksualPemerintah mendorong pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang telah mendapat persetujuan oleh Badan Legislasi DPR RI, Rabu (6/4), karena dinilai dapat menjadi wujud kehadiran negara dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
Read more »
Alasan ICJR Hukuman Mati Tak Cocok untuk Kasus Kekerasan Seksual di RI'Hukuman mati, yang merupakan bentuk hukuman draconian yang populis, jelas bukan solusi bagi masalah kekerasan seksual di Indonesia,' kata Alicia.
Read more »