Selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tingkat pertama membawa harapan besar bagi publik. Pengesahan RUU itu menjadi undang-undang kini dinantikan. Dikbud AdadiKompas
Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ketua Panja RUU TPKS Willya Aditya, serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy OS Hiariej dan perwakilan kementerian/lembaga menandatangani hasil Rapat Pleno Pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan RUU TPKS, Rabu .
”Hampir seluruh usulan kami termuat. Ini menunjukkan komitmen legislatif dan eksekutif yang mampu berkolaborasi dengan jaringan masyarakat sipil untuk menghadirkan kebijakan substantif dan memuat aturan progresif dalam RUU TPKS,” kata Veni Siregar, mewakili Jaringan Masyarakat Sipil Pengawal RUU TPKS dan Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan, Kamis .
Pembahasan RUU TPKS berlangsung maraton sejak Senin hingga Rabu , yang dilakukan Tim Panja RUU TPKS DPR bersama dengan tim pemerintah. RUU TPKS juga memasukkan soal pembuktian bagi disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, peran lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam proses pendampingan dan perlindungan korban keras diatur dalam RUU TPKS. ”Dengan demikian, pemerintah harus memastikan kehadiran penyedia layanan berbasis masyarakat dalam pembentukan Pusat Layanan Terpadu,” papar Veni.
Begitu juga ketentuan tentang hak korban, keluarga korban, saksi, ahli, dan pendamping. Pengaturan hal itu dalam RUU TPKS dinilai sebagai upaya memastikan pemenuhan hak korban dalam mendapat keadilan dan pemulihan, sekaligus memberi perlindungan bagi keluarga, saksi, ahli dan pendamping korban.
”Penguatan perumusan RKUHP harus segera dilakukan, dengan jaminan rumusan RKUHP mengatasi permasalahan yang ada dalam rumusan pemerkosaan di KUHP, yaitu harus diatur jender netral, unsur paksaan menjangkau relasi kuasa/kekerasan psikis, tidak hanya penetrasi penis-vagina dan tidak hanya dapat terjadi di luar perkawinan,” tegas Maidina.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pembahasan Tahap Pertama RUU TPKS Selesai, Pengesahan Jangan Menunggu LamaPada 4 April 2022, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Panja RUU TPKS) bersama Pemerintah telah merampungkan harmonisasi pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
Read more »
RUU TPKS Tambah 5 Ayat soal Kekerasan Seksual Berbasis ElektronikRUU TPKS kini menambah muatan yang mengatur soal Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). KSBE menjadi salah satu dari 9 jenis kekerasan seksual.
Read more »
Benarkah Ketentuan Soal Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam RUU TPKS Sebuah Terobosan - Berita Utama - koran.tempo.coEnam pasal yang mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik masuk dalam pembahasan RUU TPKS. Ketentuan ini sempat ditolak karena khawatir tumpang-tindih dengan UU ITE. KoranTempo
Read more »
RUU TPKS Atur Kewajiban Pelaku Kekerasan Seksual Bayar Restitusi kepada Korban'Restitusi itu kewajiban pelaku mengganti kepada korban, ganti rugi kepada korban, itu directly,' kata Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya.
Read more »
Puan Maharani Pastikan RUU TPKS Dibawa ke Paripurna 14 April 2022Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam rapat paripurna terdekat atau 14 April mendatang
Read more »