MA mencabut dan membatalkan PP Nomor 99 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. PP tersebut merupakan pengetatan remisi bagi pelaku korupsi, terorisme, dan narkoba.
Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan siap menjalani aturan pemerintah terkait pemberian remisi terhadap koruptor. Hal ini menanggapi dicabutnya PP Nomor 99 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Mahkamah Agung .
"Nah saat ini kita masih berdasarkan itu. Adapun perkembangan selanjutnya dengan yang tadi disampaikan MA, ya, kita akan ikuti, berdasarkan rules yang baru atau peraturan yang baru, pasti kita ikuti," kata Rika. Dalam PP tersebut berisi soal koruptor, teroris, dan pengedar narkoba boleh menerima remisi namun dengan syarat yang lebih ketat dari warga binaan pemasyarakatan lainnya.Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memakai istilah Penyintas Korupsi untuk koruptor, sang perampok uang rakyat.
Putusan MA ini diketok oleh ketua majelis Supandi dengan anggota majelis Yodi Martono Wahyunandi dan Is Sudaryono. Putusan ini dibacakan pada 28 Oktober 2021 dan dicatat panitera pengganti Dewi Asimah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MA Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor, Begini Respons KPKKPK memahami pembinaan terhadap narapidana korupsi memang kewenangan Kemenkumham tetapi harus diingat korupsi adalah kejahatan luar biasa. Mahkamah Agung (MA) membatalkan...
Read more »
PP Pengetatan Remisi Koruptor Dicabut, Ini Pertimbangan MAMA mengabulkan gugatan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan....
Read more »
MA Cabut PP 99/2012, KPK Ingatkan Efek Jera bagi KoruptorKPK mengingatkan penegakan hukum terhadap korupsi perlu mempertimbangkan efek jera. Hal ini menanggapi putusan MA yang mencabut aturan remisi koruptor.
Read more »
MA Cabut Aturan yang Memberatkan Remisi KoruptorMenurut majelis hakim, persyaratan remisi tidak boleh membeda-bedakan. Sebab, bisa menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Lalu, harus mempertimbangkan dampak overcrowded di penjara.
Read more »
Wali Kota Tangerang Minta Oknum Satpol PP yang Menyamar saat Razia Prostitusi DiperiksaWali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah meminta inspektorat untuk memeriksa dua oknum petugas Satpol PP yang menyamar saat razia prostitusi. Selengkapnya: 👇 SatpolPP
Read more »