PP Pengetatan Remisi Koruptor Dicabut, Ini Pertimbangan MA Sindonews BukanBeritaBiasa .
JAKARTA - Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan . Perkara dengan Nomor 28 P/HUM/2021 itu diajukan Subowo dan kawan-kawan.
"Bahwa berdasarkan filosofi pemasyarakatan tersebut, maka rumusan norma yang terdapat di dalam peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 1995 sebagai aturan teknis pelaksana harus mempunyai semangat yang sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep restorative justice," kata Majelis Hakim dalam pertimbangannya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MA Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor, Begini Respons KPKKPK memahami pembinaan terhadap narapidana korupsi memang kewenangan Kemenkumham tetapi harus diingat korupsi adalah kejahatan luar biasa. Mahkamah Agung (MA) membatalkan...
Read more »
MA Cabut Aturan yang Memberatkan Remisi KoruptorMenurut majelis hakim, persyaratan remisi tidak boleh membeda-bedakan. Sebab, bisa menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Lalu, harus mempertimbangkan dampak overcrowded di penjara.
Read more »
KPK Berang MA Permudah Aturan Remisi KoruptorMA mencabut dan membatalkan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor.
Read more »
MA Hapus Kewajiban Jadi ”Justice Collaborator” untuk Peroleh RemisiMA menghapus syarat wajib jadi 'justice collaborator' guna memperketat remisi bagi napi tindak pidana khusus, seperti korupsi, yang diatur dalam PP 99/2012. Ini dinilai sebagai sikap yang kian permisif pada korupsi. Polhuk AdadiKompas susanarita_ks
Read more »
MA Cabut PP 99/2012, KPK Ingatkan Efek Jera bagi KoruptorKPK mengingatkan penegakan hukum terhadap korupsi perlu mempertimbangkan efek jera. Hal ini menanggapi putusan MA yang mencabut aturan remisi koruptor.
Read more »