KPK mengingatkan penegakan hukum terhadap korupsi perlu mempertimbangkan efek jera. Selengkapnya: 👇 KPK
) yang mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Aturan itu memperketat pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, terorisme dan narkoba.
Namun, kata Ali, pemberantasan korupsi merupakan upaya yang saling terintegrasi antara penindakan pencegahan dan juga pendidikan. Tujuan penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus tetap mempertimbangkan efek jera agar kejahatan itu tidak terulang kembali., tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan masukan dari aparat penegak hukumnya," katanya.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan narapidana bukan hanya objek, tetapi juga subjek, yang tidak berbeda dengan manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenai pidana sehingga tidak harus diberantas. Namun yang harus diberantas yaitu faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
Selain itu, majelis hakim MA mengatakan, syarat-syarat tambahan di luar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana, seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk berupa pemberian hak remisi tambahan di luar hak hukum yang telah diberikan sebab segala fakta hukum yang terjadi di persidangan termasuk terdakwa yang tidak mau jujur mengakui perbuatannya serta keterlibatan pihak lain dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberatkan hukuman pidana.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MA Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor, Begini Respons KPKKPK memahami pembinaan terhadap narapidana korupsi memang kewenangan Kemenkumham tetapi harus diingat korupsi adalah kejahatan luar biasa. Mahkamah Agung (MA) membatalkan...
Read more »
MA Cabut Aturan yang Memberatkan Remisi KoruptorMenurut majelis hakim, persyaratan remisi tidak boleh membeda-bedakan. Sebab, bisa menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Lalu, harus mempertimbangkan dampak overcrowded di penjara.
Read more »
KPK Berang MA Permudah Aturan Remisi KoruptorMA mencabut dan membatalkan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor.
Read more »
Geledah Kantor PUPRPKP Tabanan Bali, KPK Sita 90 Dukumen Dana Insentif Daerah'Mungkin (KPK) menindaklanjuti terkait dengan OTT keuangan di pusat di kementerian apa dirjen,' Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Tabanan I Made Yudiana.
Read more »
KPK Geledah Kantor Dinas PUPRPKP Tabanan BaliPenggeledahan kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Tabanan diduga terakit Dana Insentif Daerah (DID) 2018.
Read more »