Transaksi kripto dan layanan fintech dapat dijadikan sumber pendapatan baru negara.
"Transaksi kripto dan fintech sekarang kita tahu begitu besar. Pelanggannya juga jutaan orang. Jadi saya dukung aturan pengenaan PPh danuntuk mereka, sekaligus ini bisa jadi sumber pendapatan baru bagi negara," kata Gus Muhaimin, Kamis .
Gus Muhaimin mengutip laporan Kementerian Perdagangan yang menyebut nilai transaksi aset kripto mencapai triliun pada 2020 dan tercatat Rp 859,4 triliun pada tahun lalu. Dari data tersebut, transaksi perdagangan aset kripto periode Januari hingga Februari 2022, tercatat sebesar Rp 83,3 triliun. "Transaksi sebesar dan sebanyak itu tentu saja bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Jadi sudah sepatutnya dioptimalkan," tutur Gus Muhaimin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga meminta Kementerian Keuangan mengkaji dan berkoordinasi dengan pengusaha transaksi aset kripto maupun Asosiasi Fintech Indonesia terkait besaran tarif pajak yang akan dikenakan. "Saya minta lembaga terkait seperti Kemenkeu dan AFTECH saling berkoordinasi berapa besaran pajaknya nanti.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Aturan Baru Pajak Transaksi Aset Kripto: Kena PPN dan PPh 22 Mulai 1 Mei 2022Transaksi kripto akan dikenai PPN dan PPh mulai 1 Mei 2022 menurut PMK 68/PMK.03/2022.
Read more »
Pedagang Kripto Waswas Transaksi Bitcoin dkk Kena PajakAsosiasi Pedagang Aset Kripto khawatir pajak kripto memberatkan investor sehingga industri tersebut akan mengalami kemunduran.
Read more »
Ancang-ancang Menarik Pajak Transaksi Kripto - Ekonomi dan Bisnis - koran.tempo.coPemerintah segera memungut pajak transaksi aset kripto mulai 1 Mei 2022. Jika mengacu ke nilai transaksi kripto pada 2020, negara bisa meraup pendapatan pajak lebih dari Rp 1 triliun. Tarif pajak yang dikenakan dinilai tidak terlalu besar dan mampu memberi rasa keadilan dengan jenis investasi lainnya.
Read more »
Buruan Cek! Rincian Tarif Pajak Transaksi Aset KriptoPemerintah menerbitkan aturan PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto melalui PMK Nomor 68/PMK.03 Tahun 2022.
Read more »
Tukar Menukar Aset Kripto Kena 'Dobel Pungutan' PPh dan PPN, Ini Alasan Ditjen PajakSaat tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya, penjual dan pembeli akan dikenakan PPN dan PPh oleh PMSE alias pedagang fisik aset kripto.
Read more »
Kripto Kena Pajak, Begini Respon Pimpinan DPRSkema pajak transaksi kripto dan fintech dapat menjadi sumber pendapatan baru negara
Read more »