Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi regulasi yang ampuh dalam menegakkan reformasi birokrasi, termasuk membabat habis korupsi. Penyebabnya dalam UU ini disebutkan bahwa segala jenis perizinan harus online sehingga tidak ada celah untuk melakukan korupsi.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa UU Ciptaker mendukung upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, salah satu amanat UU ini adalah kemudahan membuka usaha yang ditetapkan pemerintah sebagai penyederhanaan sistem perizinan untuk UMKM .
Dalam artian, UU Cipta Kerja bisa menghentikan pungli dan berbagai jenis korupsi di Indonesia karena saat ini sistem perizinan online . Jika dulu harus datang ke Dinas Perizinan dan dinas terkait maka saat ini tidak diperlukan lagi, dengan caracukup buka HP atau laptop lalu mendaftarkannya. Formulir online diisi lalu tinggal menunggu konfirmasi selesainya perizinan, yang biasanya hanya butuh 5 hari kerja.
Kelakuan para oknum yang seperti ini memang menyebalkan karena tak jarang uang yang diminta ke para pengusaha dalam jumlah besar. Namun ketika sudah ada online single submission maka mereka mati kutu dan tidak bisa korupsi. Lagipula seorang abdi negara memang disumpah untuk tidak boleh korupsi sekecil apapun.
UU Cipta Kerja adalah peraturan yang efektif dalam memberantas korupsi di negeri ini. Dengan klaster kemudahan berusaha maka para pengusaha benar-benar dimudahkan usahanya dan memiliki izin tanpa harus memberi pungli pada oknum pegawai nakal. Perizinan diubah jadi)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud Sebut UU di RI Korup Sejak Pembuatannya, Contohkan Pom Bensin PetronasMenko Polhukam Mahfud Md menyebut UU di Indonesia sudah korup sejak tahap pembuatan. Mahfud keberadaan pom bensin Petronas di RI adalah akibat UU korup.
Read more »
Dana Bantuan Korban dalam Peraturan Turunan UU TPKS Perlu DikawalDana Bantuan Korban dalam Peraturan Turunan UU TPKS Perlu Dikawal. Dana abadi yang dimaksud adalah dana yang dibayarkan oleh pelaku melalui penjatuhan pidana denda. Dana itu, terang Eddy, biasanya akan masuk dalam kas negara.
Read more »
KH Bisri Syansuri: Perumus UU Perkawinan dan Ahli Fikih yang Melawan Orde baruBerikut ini merupakan jejak dari KH Bisri Syansuri, seorang Ahli Fikih yang melawan Orde baru
Read more »
Ini Dasar Partai Perindo Mengapa UU TPKS Dianggap PentingKetua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun mengatakan beberapa alasan pentingnya disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketua DPP Partai...
Read more »
Revisi UU PPP yang Justru Bisa Mengacaukan Tata Kelola Pembentukan RegulasiPemerintah dan DPR diharapkan memiliki visi reformasi regulasi yang sama saat merevisi UU PPP, yakni memperbaiki tata kelola peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, bukan hanya untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Polhuk AdadiKompas rini_rek
Read more »
UU TPKS: 3 Perilaku yang Tergolong Kekerasan Seksual Berbasis ElektronikMengingat jumlah kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) kian meningkat, pemerintah akhirnya mengesahkan aturan tersebut dalam UU TPKS.
Read more »