Pemerintah dan DPR diharapkan memiliki visi reformasi regulasi yang sama saat merevisi UU PPP, yakni memperbaiki tata kelola peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, bukan hanya untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Polhuk AdadiKompas rini_rek
Rapat paripurna DPR yang digelar di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa .
Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau PPP belum menyelesaikan persoalan mendasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Tanah Air. Sebaliknya, dengan munculnya perubahan pada beberapa ketentuan lain di luar pengaturan mengenai metodeDalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021/2022, Kamis , Revisi UU PPP batal dimintakan persetujuan untuk disahkan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Implementasi UU TPKS, Ketua DPR RI Serap Aspirasi Kelompok PerempuanKetua DPR RI Puan Maharani menggelar ramah tamah dengan sejumlah kelompok perempuan.
Read more »
Gerindra: RUU PPP Bisa Jadi Solusi Atasi Obesitas RegulasiBaleg DPR dan pemerintah menyetujui RUU PPP untuk dibawa diputuskan ke tingkat dua atau rapat paripurna.
Read more »
Wamenhumkam: Ini alasan perubahan nama RUU PKS menjadi UU TPKS - ANTARA NewsANTARA - Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy O.S Hiariej pada Jumat (22/4) menyampaikan alasan perubahan mendasar dan diksi hukum terhadap RUU Penghapusan ...
Read more »
KH Bisri Syansuri: Perumus UU Perkawinan dan Ahli Fikih yang Melawan Orde baruBerikut ini merupakan jejak dari KH Bisri Syansuri, seorang Ahli Fikih yang melawan Orde baru
Read more »
Mahfud Sebut UU di RI Korup Sejak Pembuatannya, Contohkan Pom Bensin PetronasMenko Polhukam Mahfud Md menyebut UU di Indonesia sudah korup sejak tahap pembuatan. Mahfud keberadaan pom bensin Petronas di RI adalah akibat UU korup.
Read more »
Ini Dasar Partai Perindo Mengapa UU TPKS Dianggap PentingKetua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun mengatakan beberapa alasan pentingnya disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketua DPP Partai...
Read more »