Partai politik diharapkan menggelar sistem pemilihan pendahuluan atau primary election untuk mengurangi sentralnya peran ketua umum atau elite partai dalam memilih calon presiden. Polhuk AdadiKompas susanarita_ks
Ratusan bendera partai politik terpasang di pinggir jalan di kawasan Karangrejo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu .
JAKARTA,KOMPAS — Tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme yang terbuka dan transparan dalam pemilihan bakal calon presiden di internal partai politik berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai sebagai penentu tunggal calon yang akan diusung di pemilu presiden. Partai politik diharapkan menggelar sistem pemilihan pendahuluan atauuntuk mengurangi sentralnya peran ketua umum atau elite partai dalam memilih calon presiden.
Berkaitan dengan hal tersebut, empat warga negara termasuk salah satunya anggota DPRD Kabupaten Dogiyai, Papua, dari Partai Nasdem, Elko Tebai, meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberi tafsir terhadap Pasal 29 Ayat huruf c dan d, serta Pasal 29 Ayat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Para pemohon tersebut didampingi Dixon Sanjaya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jelang Pilpres 2024, AHY Akan Buka Komunikasi dengan Pimpinan Parpol untuk KoalisiKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membuka komunikasi dengan pimpinan partai politik (parpol) jelang Pilpres 2024.
Read more »
AHY Nyatakan Demokrat Buka Peluang Berkoalisi kepada Semua ParpolKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, Partai Demokrat buka peluang untuk berkoalisi kepada seluruh partai politik
Read more »
Ridwan Kamil Usul Bantuan Keuangan Parpol Dinaikkan - Pikiran-Rakyat.comUsulan Ridwan tersebut sontak disambut tepuk tangan para pemimpin partai yang saat itu hadir menerima langsung bankeu tersebut.
Read more »
Delik Perkosaan dalam UU TPKSAda keterbatasan rumusan perkosaan dalam KUHP/RKUHP maupun proses hukum yang bias, mendorong kelompok perempuan mengupayakan pengaturan norma perkosaan yang lebih luas sekaligus perbaikan hukum acaranya di RUU TPKS. Opini AdadiKompas
Read more »
Kalangan Pakar Dukung UU TPKS, Bisa Jadi Acuan Aparat HukumAda beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dalam UU ini. UU TPKS ini harus disinkronkan dengan UU yang lainnya, seperti KUHP, UU Pornografi, UU KDRT,
Read more »
Banteng Muda Indonesia Ajak Kaum Muda Kawal dan Sosialisasi UU TPKSKekerasan seksual bertentangan dengan norma agama, norma budaya, merendahkan harkat, martabat dan merusak keseimbangan hidup manusia serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.
Read more »