KPK menggelar seleksi untuk mengisi posisi jabatan pimpinan tinggi yang kosong. Berikut sejumlah posisi dan syarat yang dibutuhkan untuk melamar.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengatakan, seleksi ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
"KPK menyelenggarakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama untuk 11 jabatan yang terdiri dari 2 JPT madya dan 9 JPT pratama," ujar Cahya dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin .Adapun perincian seleksi yang dibuka untuk jabatan pimpinan tinggi madya yaitu posisi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi serta Deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat.
Sementara itu, untuk jabatan pimpinan tinggi yang akan diseleksi adalah posisi Direktur Penyidikan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, dan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas.Kemudian, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, serta Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi.
Selain itu, ada juga Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi; Kepala Biro Sumber Daya Manusia, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat.Bentuk Pansel
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK konfirmasi dua saksi soal aliran uang untuk hakim ItongKPK mengonfirmasi dua saksi perihal adanya dugaan aliran sejumlah uang untuk tersangka hakim PN Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat (IIH) terkait pengurusan perkara.
Read more »
KPK Anggarkan Rp 999 Juta untuk SMS BlastKPK menganggarkan Rp 999 juta untuk pengadaan layanan SMS blast. SMS blast itu untuk keperluan LHKPN.
Read more »
Hampir Rp1 Miliar Dianggarkan KPK untuk SMS Masking LHKPNKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menganggarkan Rp999.218.000 atau hampir Rp1 miliar untuk pengadaan SMS Masking yang berkaitan dengan LHKPN. Komisi Pemberantasan...
Read more »
KPK Diminta Ambil Alih Kasus Pencucian Uang Setya Novanto | Kabar24 - Bisnis.comMAKI mendesak KPK untuk segera mengambil alih kasus tindak pidana pencucian uang eks Ketua DPR Setya Novanto dari Bareskrim Polri.
Read more »
Sidang Vonis Azis Syamsuddin, KPK Harap Majelis Hakim AdilMantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin akan menghadapi sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini, Senin (14/2/2022).
Read more »