KPK menganggarkan Rp 999 juta untuk pengadaan layanan SMS blast. SMS blast itu untuk keperluan LHKPN.
"Betul, KPK melakukan pengadaan dimaksud. Pengadaan serupa telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan dilakukan secara terbuka," kata Plt Juru BicaraDilihat dalam situs LPSE Kementerian Keuangan, paket tersebut diberi nama pengadaan SMS Masking LHKPN tahun 2022. Nilai pagu paket Rp 999.218.000 atau yang berasal dari APBN 2022."Pengadaan ini juga telah dimasukkan dalam rencana anggaran biaya yang mengacu pada standar biaya masukan dari Kemenkeu," kata Ali.
"Informasi terkait paket-paket pengadaan KPK dapat diakses secara terbuka melalui LPSE Kemenkeu, silakan publik untuk mengawasi," ujarnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK konfirmasi dua saksi soal aliran uang untuk hakim ItongKPK mengonfirmasi dua saksi perihal adanya dugaan aliran sejumlah uang untuk tersangka hakim PN Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat (IIH) terkait pengurusan perkara.
Read more »
KPK Diminta Ambil Alih Kasus Pencucian Uang Setya Novanto | Kabar24 - Bisnis.comMAKI mendesak KPK untuk segera mengambil alih kasus tindak pidana pencucian uang eks Ketua DPR Setya Novanto dari Bareskrim Polri.
Read more »
Sidang Vonis Azis Syamsuddin, KPK Harap Majelis Hakim AdilMantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin akan menghadapi sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini, Senin (14/2/2022).
Read more »
KPK dalami penunjukan Itong jadi Ketua Majelis Hakim perkara PT SGPKPK dalami soal penunjukan tersangka Itong Isnaeni Hidayat (IIH) sebagai Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan PT Soyu Giri Primedika (SGP) di PN Surabaya.
Read more »
Azis Syamsuddin Divonis Senin Ini, KPK Harap Majelis Hakim Kesampingkan Bantahan'Sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah menurut hukum sebagaimana tuntutan tim Jaksa,'
Read more »
IM57+ Institute: Sekalian Saja KPK Buat Perkom Pelarangan Eks Pegawai KembaliIM57+ Institute tak heran dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2022 oleh Ketua KPK, Firli Bahuri. Malahan, IM57+ Institute menyindir Firli membuat peraturan yang lebih tegas daripada perkom baru tersebut.
Read more »