KPK mengonfirmasi dua saksi perihal adanya dugaan aliran sejumlah uang untuk tersangka hakim PN Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat (IIH) terkait pengurusan perkara.
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi dua saksi perihal adanya dugaan aliran sejumlah uang untuk tersangka hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat terkait pengurusan perkara.
Selain dua saksi itu, KPK pada Kamis juga memeriksa Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus R Joko Purnomo sebagai saksi untuk tersangka Itong. Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGP adalah Hendro di mana diduga ada kesepakatan antara Hendro dengan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut.
KPK mengungkapkan setiap hasil komunikasi antara Hendro dan Hamadan diduga selalu dilaporkan oleh Hamdan kepada Itong. KPK menyebut putusan yang diinginkan oleh Hendro diantaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp50 miliar.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK dalami penunjukan Itong jadi Ketua Majelis Hakim perkara PT SGPKPK dalami soal penunjukan tersangka Itong Isnaeni Hidayat (IIH) sebagai Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan PT Soyu Giri Primedika (SGP) di PN Surabaya.
Read more »
Azis Syamsuddin Divonis Senin Ini, KPK Harap Majelis Hakim Kesampingkan Bantahan'Sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah menurut hukum sebagaimana tuntutan tim Jaksa,'
Read more »
Sidang Vonis Azis Syamsuddin, KPK Harap Majelis Hakim AdilMantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin akan menghadapi sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini, Senin (14/2/2022).
Read more »
KPK Diminta Ambil Alih Kasus Pencucian Uang Setya Novanto | Kabar24 - Bisnis.comMAKI mendesak KPK untuk segera mengambil alih kasus tindak pidana pencucian uang eks Ketua DPR Setya Novanto dari Bareskrim Polri.
Read more »
IM57+ Institute: Sekalian Saja KPK Buat Perkom Pelarangan Eks Pegawai Kembali | merdeka.comPraswad menyinggung pernyataan KPK yang menyebut Perkom Nomor 1 Tahun 2022 dibuat tidak untuk menjegal pihak tertertu bekerja di KPK.
Read more »