RUU LLAJ, YLKI Usulkan Pajak Kendaraan Dihapus dan Penerbitan SIM oleh Kemenhub |Republika Online

South Africa News News

RUU LLAJ, YLKI Usulkan Pajak Kendaraan Dihapus dan Penerbitan SIM oleh Kemenhub |Republika Online
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 54 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 63%

DPR tengah membahas RUU LLAJ.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengusulkan pajak kendaraan dihapus dan dialihkan ketika pemilik kendaraan membeli bahan bakar minyak . Ia juga mengusulkan penerbitan Surat Ijin Mengemudi dialihkan dari Kepolisian RI ke Kementerian Perhubungan .

Ia mengungkapkan, pajak kendaraan bisa dihapus dan dialihkan pada saat membeli BBM agar tidak terjadi dobel pungutan. YLKI menyebutkan selama ini pemerintah kesulitan menaikkan harga BBM karena tingkat konsumsi masyarakat nyaris tidak terkendali. Terkait hal itu pula, YLKI menekankan pentingnya sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . Sebab lalu lintas dan angkutan jalan tidak semata soal pengaturan transportasi dan penindakan hukum, tetapi juga terkait dengan tata ruang.

"Kami menengarahi, sampai detik ini penerbitan SIM masih banyak hal-hal yang kurang fair. Sehingga fenomena-fenomena yang sudah tidak relevan dilakukan. Kami mengusulkan proses bisnis penerbitan SIM direview, dikaji kembali," kata Tulus Abadi. Ia menambahkan, YLKI memberikan concern pada asas keadilan dalam pelayanan lalu lintas. Karenanya YLKI mengusulkan agar asas keadilan jika nantinya RUU LLAJ benar-benar masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun ini dimasukkan dalam draft. Berikut mengenai narasi perlindungan bagi konsumen.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

republikaonline /  🏆 16. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tertahan di Baleg, Komisi V DPR Belum Bisa Bahas RUU LLAJTertahan di Baleg, Komisi V DPR Belum Bisa Bahas RUU LLAJPembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ secara resmi ternyata belum bisa dilaksanakan Komisi V DPR, karena tertahan di Baleg.
Read more »

Gubernur Ohio Siap Teken RUU yang Perbolehkan Staf Sekolah BersenjataGubernur Ohio Siap Teken RUU yang Perbolehkan Staf Sekolah BersenjataSesuai rancangan undang-undang (RUU) yang disetujui oleh para anggota Partai Republik dan siap ditandatangani oleh Gubernur Ohio, Mike DeWine, maka distrik sekolah di negara bagian itu dapat mulai mempersenjatai para staf di sekolah. Partai Demokrat mengatakan bahwa usulan yang tidak wajib...
Read more »

Situasi Israel-Palestina memanas akibat RUU kontroversial soal larangan pengibaran 'bendera musuh' - BBC News IndonesiaSituasi Israel-Palestina memanas akibat RUU kontroversial soal larangan pengibaran 'bendera musuh' - BBC News IndonesiaKericuhan yang dipicu aksi polisi Israel menyita dan menurunkan bendera Palestina belakangan kerap terjadi. Apa alasan di balik rencana parlemen Israel melarang pengibaran bendera Palestina?
Read more »

Sebut RUU P3 Akal-akalan Hukum, Buruh Ancam Mogok Nasional 3 HariSebut RUU P3 Akal-akalan Hukum, Buruh Ancam Mogok Nasional 3 HariPara buruh yang tergabung dalam gerakan buruh Indonesia mengagendakan aksi demo tanggal 15 Juni 2022.
Read more »

YLKI Usul Pajak Kendaraan Dihapus dan Penerbitan SIM di KemenhubYLKI Usul Pajak Kendaraan Dihapus dan Penerbitan SIM di KemenhubYLKI mengusulkan pajak kendaraan dihapus dan dialihkan ketika pemilik kendaraan membeli bahan bakar minyak (BBM).
Read more »

Tertahan di Baleg, Komisi V DPR Belum Bisa Bahas RUU LLAJTertahan di Baleg, Komisi V DPR Belum Bisa Bahas RUU LLAJPembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ secara resmi ternyata belum bisa dilaksanakan Komisi V DPR, karena tertahan di Baleg.
Read more »



Render Time: 2025-04-03 11:28:37