Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ secara resmi ternyata belum bisa dilaksanakan Komisi V DPR, karena tertahan di Baleg.
Jakarta, Beritasatu.com - Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara resmi ternyata belum bisa dilaksanakan Komisi V DPR.
"Kami masih menunggu surat dari Baleg DPR, supaya ini bisa dimulai," ujar Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PPP Muh Aras kepada wartawan, Sabtu .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi X DPR RI Ingatkan Pentingnya Penguatan LiterasiKomisi X DPR menyetujui pagu indikatif RAPBN TA 2023 Perpustakaan Nasional Rp 675 M
Read more »
Komisi II DPR Masih Terbelah Terkait Durasi Kampanye Pemilu 2024Sikap sejumlah fraksi di Komisi II DPR RI terkait durasi masa kampanye Pemilu 2024 masih terbelah. Sebagian meminta kampanye dilakukan selama 75 hari, tapi sebagian lain menyerahkan sepenuhnya pada Komisi Pemilihan Umum. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Komisi VII Minta BPK Audit Divestasi Saham Vale (INCO), Ini Alasannya | Ekonomi - Bisnis.comKomisi VII DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) sebesar 20 persen kepada Mining Industry Indonesia atau MIND ID.
Read more »
Anggota DPR Sosialisasikan Gerakan Cinta Rupiah di Pulau Terpencil | merdeka.comAnggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengunjungi konstituennya di Gili Ketapang, sebuah pulau kecil di lepas pantai utara Probolinggo.
Read more »
DPR Dukung Pertamina Optimalkan Subsidi untuk Masyarakat SasaranKetua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mendukung penuh optimalisasi subsidi Pemerintah oleh Pertamina.
Read more »