Para buruh yang tergabung dalam gerakan buruh Indonesia mengagendakan aksi demo tanggal 15 Juni 2022.
Aksi ini terkait disahkannya revisi Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh DPR RI.
"Padahal jelas jika omnibus law UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formil oleh MK," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Sabtu . Akal-akalan yang dimaksud adalah untuk memasukkan omnibus law sebagai sebuah metode yang dibenarkan dalam pembentukan undang-undang.
Selain menggelar aksi, buruh juga berencana melakukan judicial review, baik itu uji formil dan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum yang diwakili Said Salahudin dan Muhammad Imam Nasef akan datang ke MK minggu depan.Said mengatakan DPR kejar tayang dan mementingkan 'pengusaha hitam' yang memanfaatkan omnibus law untuk kepentingan pribadi. Dengan masuknya omnibus law dalam revisi UU P3, maka pembahasan tentang omnibus law Cipta Kerja akan dilanjutkan.