BEM UI mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran untuk memprotes pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran memprotes pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh DPR RI dan Pemerintah.
Dalam tuntutannya pada aksi demo hari ini, BEM UI mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat. Tak hanya itu, Melki menuturkan, pihaknya menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP.Kumpulan Link Twibbon Hari Ulang Tahun Jokowi ke-61, Cara Download dan Bagikan di Media Sosial
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bintang Emon Kritik RKUHP Hina Pemerintah: Dibuat untuk Rakyat atau Wakil Rakyat?Bintang Emon kembali melontarkan kritik pedas terhadap aturan negara. Kali ini ia menyoroti soal RKUHP Hina Pemerintah. Bintang Emon kembali melontarkan kritik pedas...
Read more »
KMHDI Minta Pembahasan RKUHP Lebih Terbuka untuk PublikKetua Presidium PP KMHDI, Yoga Saputra meminta pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa lebih terbuka diakses publik.
Read more »
Draf RKUHP Belum Diungkap ke Publik, Anggota Komisi III DPR: Belum Siap - Nasional Tempo.coDitargetkan segera disahkan, tapi hingga kini draf RKUHP belum juga dibuka ke publik. TempoNasional
Read more »
DPR Tegaskan Belum Terima Draf RKUHP Terbaru | merdeka.comAnggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan, Komisi III DPR tidak akan melakukan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari awal. Saat ini, DPR dalam posisi menunggu pemerintah kembali mengirimkan draf RKUHP.
Read more »
Banyak Pasal Bermasalah di RKUHP, Sebagian Mengancam Kebebasan PersBanyak pasal bermasalah dalam RUU KUHP atau Revisi KUHP (RKUHP) yang bisa mengancam kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta berekspresi. DPR dan pemerintah harus melibatkan partisipasi publik dalam membahas RKUHP.
Read more »
'Nyinyirin' Presiden di Medsos Dibui 4,5 Tahun, Setuju Pasal RKUHP Ini?Bila penyerangan kehormatan presiden/wapres dilakukan via media sosial, pelaku bisa dibui 4,5 tahun. Setuju? Tulis pendapatmu di kolom komentar artikel 👇
Read more »