Ketua Presidium PP KMHDI, Yoga Saputra meminta pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa lebih terbuka diakses publik.
Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia menyoroti pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sulit untuk diakses oleh publik.
"Draf RKUHP ini masih minim partisipasi publik, dan cenderung ditutup-tutupi," ujar Yoga Saputra, dalam keterangannya yang diterima Senin, .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PB HMI Minta RKUHP Jangan Hambat DemokratisasiDalam draft RKUHP versi September 2019 yang dapat diakses oleh publik, terdapat beberapa pasal kontroversial yang dinilai akan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Read more »
Bintang Emon Kritik RKUHP Hina Pemerintah: Dibuat untuk Rakyat atau Wakil Rakyat?Bintang Emon kembali melontarkan kritik pedas terhadap aturan negara. Kali ini ia menyoroti soal RKUHP Hina Pemerintah. Bintang Emon kembali melontarkan kritik pedas...
Read more »
Banyak Pasal Bermasalah di RKUHP, Sebagian Mengancam Kebebasan PersBanyak pasal bermasalah dalam RUU KUHP atau Revisi KUHP (RKUHP) yang bisa mengancam kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta berekspresi. DPR dan pemerintah harus melibatkan partisipasi publik dalam membahas RKUHP.
Read more »
Bintang Emon Simulasikan RKUHP Hina Pemerintah, Beri Saran Pedas Soal Jaga Nama BaikTerkait RKUHP Hina Pemerintah yang menjadi sorotan masyarakat, Bintang Emon memberikan kritikan lewat akun media sosialnya. Dalam video tersebut, komika ini juga menyampaikan saran.
Read more »
IDI Beberkan Tekad dan Rencananya untuk Dunia Kedokteran dalam Periode Kali IniDalam rapat kerja terbaru, IDI mengungkapkan tekadnya untuk menjadi lebih baik dan terbuka untuk segala perbaikan.
Read more »
PB HMI Minta RKUHP Jangan Hambat DemokratisasiDalam draft RKUHP versi September 2019 yang dapat diakses oleh publik, terdapat beberapa pasal kontroversial yang dinilai akan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Read more »