GELORA.CO -Aturan pencairan jaminan hari tua (JHT) direvisi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Isinya akan merujuk kepada Peraturan Menteri ...
-Aturan pencairan jaminan hari tua direvisi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Isinya akan merujuk kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 19/2015.
"Kami sedang melakukan revisi Permenaker 2/2022, insyaallah segera selesai. Kami terus melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga" ujar Ida dalam keterangan tertulisnya pada Rabu . Maka dari itu, dirinya menegaskan bahwa pekerja/buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lalu, termasuk bagi yang terkena-PHK atau mengundurkan diri.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah Tampung Berbagai Opsi Revisi Aturan JHTPemerintah membuka berbagai opsi kemungkinan arah revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Masukan dari pekerja mengerucut pada tiga opsi, dengan mayoritas tetap meminta permenaker dicabut dan kembali ke aturan lama. Ekonomi AdadiKompas anesnyes
Read more »
Pengelolaan Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Diakui Lembaga InternasionalInternational Social Security Association (ISSA) yang bermarkas di Jenewa, Swiss, memberikan sertifikat penghargaan kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
Read more »
Pakar UGM: Kebijakan JHT tak Sensitif Pekerja |Republika OnlineKebijakan JHT merupakan kebijakan yang bersifat redistributif dan sangat sensitif.
Read more »
Netflix Tolak Aturan Siaran Rusia Yang Baru, Tak Ingin Disebut Dukung Invasi Putin Ke UkrainaNetflix tegas menolak aturan Rusia yang baru terkait penyiaran platform mereka sebagai buntut invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. Netflix sepakat tak ingin dicap sebagai pendukung invasi Rusia ke Ukraina.
Read more »
Prof Sri Yunanto: Perlu Instrumen Aturan Siapa Menjabat Kepala Daerah TransisiKarena itu, poin penting yang harus diatur dalam instrumen aturan tersebut harus mencakup kualifikasi siapa yang boleh menggantikan pejabat gubernu, bupati, dan wali kota.
Read more »