Karena itu, poin penting yang harus diatur dalam instrumen aturan tersebut harus mencakup kualifikasi siapa yang boleh menggantikan pejabat gubernu, bupati, dan wali kota.
MASA pemilihan kepala daerah dengan pergantian dua atau tiga tahun lagi, dapat dikatakan masih cukup lama.
Pada tahun 2022 dan 2023 akan terjadi pergantian ratusan kepala daerah di seluruh Indonesia, semua komponen bangsa baik parpol maupun masyarakat harus tunduk terhadap UU pemilu tahun 2019, yang diantaranya tentang pemilu serentak. "Karena itu poin penting yang harus diatur dalam instrumen aturan tersebut harus mencakup kualifikasi bagaimana mekanisme penggantiannya, serta hak dan kewenangan," jelasnya .
Kemajemukan masyarakat Indonesia membuat potensi konflik bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Masyarakat harus diedukasi secara politik akan legitimasi pemilihan kepala daerah yang sudah berdasar aturan . Kepala daerah hasil dari pilkada juga harus memiliki kapabilitas yang cukup baik dan bisa menjalankan roda pemerintahan.
Secara personal kriteria calon kandidat pejabat pengganti kepala daerah, secara prinsip jelas dia harus mempunyai kemampuan leadership karena dia akan memimpin pejabat-pejabat. “Dalam hal ini kami melihat bahwa seharusnya ada lagi aturan yang dibuat oleh DPR RI untuk memilih Kepala Daerah yang akan mengisi kekosongan hingga pada Pemilihan serentak tahun 2024,” ungkap Edy.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Senat Akademik Tetapkan Tiga Calon Rektor UGM Periode 2022-2027 |Republika OnlineProf Bambang Agus Kironoto, Prof Deendarlianto, dan Prof Ova Emilia jadi calon rektor
Read more »
Anggota Dewan: LPDP Perlu Evaluasi Prof Budi Santosa |Republika OnlineUjaran kebencian di media sosial senjata mematikan bagi keutuhan bangsa.
Read more »
PANAS: Prof Musni Umar dan Prof Henuk Saling Lapor, Begini Respon Anak Buah Kapolda Metro JayaPANAS: Prof Musni Umar dan Prof Henuk Saling Lapor, Begini Respon Anak Buah Kapolda Metro Jaya
Read more »
Sri Mulyani: Rendah, Realisasi PEN Perlu DipercepatRealisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 11 April baru mencapai Rp 52,66 triliun atau 11,6% dari pagu Rp 455,62 triliun.
Read more »
Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Mulai Pulih, tapi Perlu Waspadai Hal IniMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai ekonomi nasional sudah mulai pulih jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya.
Read more »