Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta mengingatkan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan masyarakat.
Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta Ronald Lumbuun mengatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan masih sangat lemah.
“Pemerintah sendiri melalui Menteri Hukum dan HAM telah mendeklarasikan tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta pada 6 Januari 2022,” kata Ronald Lumbuun dalam kuliah umum di Aula Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta , Kamis . Ada sekitar 25.000 UMKM, lebih dari 200 perguruan tinggi, dan banyak muncul kreator-kreator di bidang teknologi yang menghasilkan produk-produk berkualitas..Untuk itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Kanwil Kumham seluruh Indonesia kini fokus pada penguatan hak cipta. Apalagi Menteri Hukum dan HAM juga telah meresmikan program POP HC sebagai program unggulan Ditjen DKI di mana pendafataran dan pencatatan hanya membutuhkan waktu 7 menit.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ruben Onsu Digugat Rp 100 Miliar, Kuasa Hukum: Belum Ada PembicaraanPT Ayam Geprek Benny Sujono melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dua tergugat, yakni Ruben Onsu dan Kemenkumham.
Read more »
Angkutan Udara Nirawak: Mengangkut Barang, Penumpang, dan Masalah HukumKeberadaan pesawat udara nirawak sebagai moda angkutan menimbulkan sejumlah permasalahan mulai dari permasalahan teknis hingga hukum.
Read more »
Korban Begal Jadi Tersangka, Polda NTB Harap Masyarakat Paham HukumArtanto beralasan, proses hukum terhadap AS masih dalam rangkaian penyidikan dan status tersangka terhadap seseorang belum bisa dipastikan dia bersalah.
Read more »
Dinilai Cacat Hukum, RUU Pemekaran Papua Diminta DibatalkanRancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan tiga provinsi baru di Papua telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/4). Namun, LBH Papua memandang RUU itu cacat hukum dan harus dibatalkan.
Read more »
Kripto Dikenai Pajak, Kemenkeu: Beri Kepastian HukumAset kripto merupakan komoditas yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN. Sebab, Bank Indonesia tidak mengakui aset kripto sebagai alat tukar yang sah.
Read more »
Kuasa Hukum Sebut Ade Armando Sudah Diperiksa PolisiPolisi telah memeriksa Ade Armando terkait insiden pengeroyokan dan penganiayaan yang menimpanya pada demo di depan gedung DPR, Senin (11/4/2022)
Read more »