Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Rentan Digugat jika Pemerintah Abaikan Putusan MK

South Africa News News

Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Rentan Digugat jika Pemerintah Abaikan Putusan MK
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 42 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 20%
  • Publisher: 70%

Pengangkatan penjabat kepala daerah, bagi daerah yang masa jabatan kepala dan wakilnya berakhir sebelum Pilkada 2024, rentan dibatalkan pengadilan. Itu bisa terjadi bila mekanisme pengisian tidak ikuti putusan MK. Polhuk AdadiKompas YogiWistyo

Sebanyak sembilan pasang gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu . Mereka adalah pasangan gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 2018 dari sejumlah daerah.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah belum juga mengeluarkan aturan teknis pengisian penjabat kepala daerah meskipun sudah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Jika pemerintah mengabaikan perintah MK, pengangkatan penjabat kepala daerah nantinya bisa bermasalah secara hukum dan berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah.

MK telah memerintahkan pemerintah untuk menyusun peraturan mengenai pengisian penjabat kepala daerah yang akan dilakukan di 101 daerah pada 2022 sebagai implikasi dari Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional 2024. Dalam pertimbangannya, MK menekankan pentingnya pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Karena itu, pemerintah diminta menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

hariankompas /  🏆 8. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uji Materi UU IKN dan Keraguan terhadap Independensi MKUji Materi UU IKN dan Keraguan terhadap Independensi MKMengemuka keraguan atas netralitas dan independensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili uji materi atau judicial review UU IKN.
Read more »

MK Minta Pemerintah Susun Aturan Penjabat Kepala DaerahMK Minta Pemerintah Susun Aturan Penjabat Kepala DaerahMK meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menyusun aturan pelaksanaan UU pilkada terkait pengangkatan penjabat kepala daerah.
Read more »

MK Minta Pemerintah Susun Aturan Penjabat Kepala DaerahMK Minta Pemerintah Susun Aturan Penjabat Kepala DaerahMK meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menyusun aturan pelaksanaan UU pilkada terkait pengangkatan penjabat kepala daerah.
Read more »

DPR Minta Pemerintah Transparan Pilih Penjabat Kepala DaerahDPR Minta Pemerintah Transparan Pilih Penjabat Kepala DaerahKetua DPR Puan Maharani meminta pemerintah agar transparan dalam memilih penjabat kepala daerah.
Read more »

Ciamik untuk Foto, Ini 7 Wisata Instagramable di LembangCiamik untuk Foto, Ini 7 Wisata Instagramable di LembangAnda tak akan pernah kecewa jika menyusuri daerah Lembang. Daerah dataran tinggi ini selalu siap menyajikan banyak objek wisata dengan pemandangan yang indah.
Read more »

Disebut Akan Operasi Kanker, Putin Bakal Serahkan Kekuasaan ke Kepala Polisi?Disebut Akan Operasi Kanker, Putin Bakal Serahkan Kekuasaan ke Kepala Polisi?Putin disebut akan mengalihkan kendali pemerintah Rusia kepada Nikolai Patrushev, kepala Dewan Keamanan polisi federal Rusia, selama menjalani operasi
Read more »



Render Time: 2025-04-07 20:50:45