Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah agar transparan dalam memilih penjabat kepala daerah.
Jakarta, Beritasatu.com - Puan juga mendorong proses seleksi melibatkan partisipasi publik. Hal ini disampaikan Puan merespons 101 daerah yang akan diisi oleh penjabat kepala daerah pada 2022.
Dari 101 daerah, sebanyak lima provinsi, enam kota, dan 37 kabupaten yang kepala daerahnya akan berakhir masa jabatan pada Mei 2022. Menurut Puan, pemerintah harus cermat dalam proses penyaringan dan menetapkan penjabat kepala daerah dengan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik daerah.Puan mengatakan penting sekali bagi pemerintah menetapkan penjabat kepala daerah yang memahami kebutuhan sosial dan ekonomi daerah.
Oleh karena itu, Puan mengatakan dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil dan media untuk mengawasi ekstra ketat para penjabat kepala daerah. Selain itu, pemerintah juga diminta memperhatikan masukan dan pertimbangan dari DPR, khususnya Komisi II DPR sebagai representasi rakyat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua DPR AS Minta Ukraina Tak Menyerah Pada 'Tukang Bully' RusiaKetua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi tiba-tiba berkunjung ke Kiev, Ukraina. Nancy meminta Ukraina tidak menyerah oleh 'tukang bully' seperti Rusia.
Read more »
Anis Matta Minta Arus Balik Pemerintah Gratiskan Biaya TolKetua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap pemerintah era Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin bisa menggratiskan tarif tol pada arus arusbalik
Read more »
Komisi V Minta Mudik Tahun ini Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah |Republika OnlinePemerintah kurang antisipatif menghadapi arus mudik tahun ini.
Read more »
Gaji Presiden Jokowi vs Anggota DPR RI, Siapa Lebih Besar?Pemimpin tertinggi di negara Indonesia adalah Presiden. Namun, pemilik gaji tertinggi di tanah air bukan Presiden.
Read more »
Perkuat Sinergi, DPR & Kemkominfo Bakal Kick Off ASO di BatamPelaksanaan Analog Switch Off (ASO) sesuai amanat Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 72 angka 8 memerlukan dukungan banyak pihak
Read more »