Pengamat: Penjabat gubernur dari TNI dan Polri dapat cegah konflik

South Africa News News

Pengamat: Penjabat gubernur dari TNI dan Polri dapat cegah konflik
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 32 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 78%

Pengamat politik dan pemerintahan Endri Sanopaka berpendapat bahwa penjabat gubernur, wali kota maupun bupati yang berasal dari TNI dan Polri dapat mencegah ...

Pengamat politik dan pemerintahan, Endri Sanopaka. ANTARA/Nikolas Panama

Menurut dia, perwira tinggi TNI dan Polri tidak diragukan lagi memiliki pengalaman dalam mencegah dan menangani konflik di daerah. Mereka terlatih dalam mencegah dan menangani konflik politik sehingga dapat mengaplikasikan pengalamannya itu untuk mengawal birokrasi pemerintahan daerah agar tetap netral dalam menghadapi pilkada.

Endri mengemukakan sisi kelemahan perwira tinggi TNI dan Polri saat menjabat sebagai penjabat kepala daerah yakni mereka tidak berpengalaman memimpin pemerintahan daerah. Namun, kelemahan itu dapat ditutupi dengan kemampuan mereka dalam memimpin para birokrat di pemerintahan.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

antaranews /  🏆 6. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pengamat Nilai Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Mesti Dikoreksi - Tribunnews.comPengamat Nilai Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Mesti Dikoreksi - Tribunnews.comLucius Karus menilai penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah harus segera dihentikan.
Read more »

TNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi DemokrasiTNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi DemokrasiTNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi Demokrasi. Lucius mengungkapkan penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Selain itu, juga melanggar aturan.
Read more »

Mencederai Demokrasi, Formappi Minta PJ Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Mesti Dikoreksi - Pikiran-Rakyat.comMencederai Demokrasi, Formappi Minta PJ Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Mesti Dikoreksi - Pikiran-Rakyat.comLucius menegaskan pemerintah dan DPR harus segera memastikan jabatan sipil tidak disandang oleh anggota TNI Polri aktif.
Read more »

Pemerintah Diminta Koreksi Penunjukan Pj Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif | merdeka.comPemerintah Diminta Koreksi Penunjukan Pj Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif | merdeka.comPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi.
Read more »

Formappi Minta Pj Kepala Daerah dari TNI-Polri Aktif Segera DikoreksiFormappi Minta Pj Kepala Daerah dari TNI-Polri Aktif Segera DikoreksiPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi.
Read more »

Formappi Dorong Jabatan Sipil Tak Boleh dari TNI-PolriFormappi Dorong Jabatan Sipil Tak Boleh dari TNI-PolriForum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendorong agar jabatan sipil tidak boleh berasal dari anggota TNI-Polri.
Read more »



Render Time: 2025-03-21 20:27:51