Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi.
Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia , Lucius Karus, minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai Pj kepala daerah mesti segera dikoreksi.
"Saya kira ini babak yang di 1998 lalu juga ditakutkan oleh publik ketika kemudian TNI/Polri menduduki jabatan sipil," kata dia. Pemerintah sudah mulai menunjuk satu-per satu para penjabat atau Pj untuk mengisi para kepala daerah baik di tingkatan provinsi maupun kota dan kabupaten yang masa jabatannya sudah mulai usai, dan baru ada pemilihan lagi di Pilkada 2024.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan proses seleksi secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik. Puan menekankan agar proses tersebut bebas dari kepentingan politik.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mencederai Demokrasi, Formappi Minta PJ Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Mesti Dikoreksi - Pikiran-Rakyat.comLucius menegaskan pemerintah dan DPR harus segera memastikan jabatan sipil tidak disandang oleh anggota TNI Polri aktif.
Read more »
TNI Aktif Jadi Pj Kepala Daerah, Panglima TNI Disarankan Kaji soal Pensiun DiniPenunjukan Perwira tinggi TNI aktif, Brigjen Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, dinilai merupakan langkah yang kurang tepat....
Read more »
Pengamat Komentari Soal Perwira TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala DaerahBerbagai hal terkait penunjukan Pj Daerah sementara menuai sorotan publik, dari transparansi hingga penunjukan perwira TNI/Polri sebagai kepala daerah
Read more »
Pemerintah Diminta Koreksi Penunjukan Pj Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif | merdeka.comPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi.
Read more »
Perludem Ingatkan Rambu-Rambu MK Terkait Pj Kepala DaerahAnggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengingatkan pentingnya patuh kepada rambu-rambu yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penjabat kepala daerah.
Read more »
Tito Karnavian Dianggap Biang Kekisruhan Dalam Penunjukan Pj Kepala DaerahPrajurit aktif menduduki penjabat kepala daerah memunjukkan TNI semakin rentan dipolitisasi. Kemendagri
Read more »