Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendorong agar jabatan sipil tidak boleh berasal dari anggota TNI-Polri.
Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Formappi Lucius Karus menegaskan pemerintah dan DPR harus segera memastikan hal tersebut. Lucius mengungkap potensi bahaya yang muncul jika anggota TNI-Polri aktif makin bebas menduduki jabatan sipil.
Formappi telah mengupas mengenai polemik penunjukan penjabat kepala daerah dari anggota TNI aktif dalam diskusi bertajuk"Pro Kontra Tentara Jadi Pj Kepala Daerah", Sabtu . Lucius menilai penunjukan TNI-Polri aktif sebagai pj kepala daerah harus segera dihentikan.Hal itu diungkapnya untuk menanggapi penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai pj bupati Seram Bagian Barat, Maluku.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mencederai Demokrasi, Formappi Minta PJ Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Mesti Dikoreksi - Pikiran-Rakyat.comLucius menegaskan pemerintah dan DPR harus segera memastikan jabatan sipil tidak disandang oleh anggota TNI Polri aktif.
Read more »
Formappi Minta Pj Kepala Daerah dari TNI-Polri Aktif Segera DikoreksiPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi.
Read more »
Kata Formappi Soal Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin Ditunjuk Jadi Pj BupatiFormappi menilai penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi.
Read more »
TNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi DemokrasiTNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi Demokrasi. Lucius mengungkapkan penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Selain itu, juga melanggar aturan.
Read more »
Pemerintah Diminta Koreksi Penunjukan Pj Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif | merdeka.comPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi.
Read more »
Pengamat Nilai Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Mesti Dikoreksi - Tribunnews.comLucius Karus menilai penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah harus segera dihentikan.
Read more »