'Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti 9.432 rekomendasi dari 10.931 rekomendasi atau 86,29 persen,' kata Anggota V BPK RI.
Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit saat memberikan sambutan dalam pemberian hasil pemeriksaan BPK atas anggaran tahun 2022 di gedung DPRD DKI, Senin . ANTARA/Walda
Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi DKI, yakni dari periode 2005 hingga 2022. Hal tersebut diapresiasi oleh BPK RI selaku pihak yang selama ini melakukan pemeriksaan keuangan Pemprov DKI. "Dengan demikian masih terdapat 1.215 rekomendasi yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti dan terdapat 284 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," kata Supit.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BPK Temukan Rp 197 Miliar Anggaran DKI Tak Disalurkan ke Pemegang KJP Plus dan KJMUBREAKING NEWS BPK RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
Read more »
Persiapan Hari Lahir Pancasila, Pemprov DKI Gandeng Tukang Delman Bersih-bersih MonasPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kerja bakti membersihkan kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu (27.5.2023). Pemerintah Provinsi...
Read more »
BPK Temukan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah di JakartaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
Read more »
BPK Temukan Rp 197 55 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Tak Tersalurkan, Tapi DKI Tetap Dapat WTPPemprov DKI Jakarta tetap dapat opini WTP meski BPK RI menemukan anggaran sebesar Rp197,55 miliar di Provinsi DKI Jakarta tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
Read more »
ASN 'Dokter' RS Abdul Moeloek Lampung jadi Relawan Anies, Pemprov Lampung Belum Berikan SanksiPemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung hingga kini belum memberikan sanksi disiplin kepada dr Zam Zanariah Ibrahim.
Read more »
Pemprov Kepri Anggarkan Rp198 M untuk Pilkada 2024Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan Rp198 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Read more »