BREAKING NEWS BPK RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan .
Baca juga: Anies Baswedan Bersyukur Raih WTP Lagi: Opini Tertinggi Buat Pemprov DKIDKI Jakarta tetap dapat predikat WTPSedangkan denda keterlambatan senilai Rp34,53 miliar. 'Atas permasalahan tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp14,66 miliar,' kata Supit.Walau demikian, temuan tersebut tidak mempengaruhi opini BPK dalam memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemprov DKI Jakarta.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BPK temukan Rp197,55 miliar tidak tersalurkan untuk KJP Plus dan KJMUBPK RI ungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).
Read more »
Anies Berkaus 'Plus Jakarta' di Bekas Tugu 'Jakarta Kota Kolaborasi', Pemprov DKI Gelar SayembaraMantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan momen foto dirinya di bekas lokasi tugu bertulisan 'Jakarta Kota Kolaborasi'. Tugu itu kini sudah hilang karena rusak. Tugu itu sebelumnya berdiri tepat di bawah flyover Karet-Sudirman yang dibongkar.
Read more »
Heru Budi: Siswa DKI Harus Berprestasi karena Ada Bantuan Keuangan'Enggak ada alasan adik-adik di DKI untuk tidak berprestasi,' ucap penjabat Gubernur DKI Jakarta itu.
Read more »
Gandeng BPK, Misbakhun Dorong Akuntabilitas dan Transparansi Pemda - Jawa Poskinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh lembaga legislatif demi mewujudkan akuntabilitas.
Read more »
Dorong Pemda Agar Kian Akuntabel dan Transparan, BPK Diajak ke Pasuruan |Republika OnlineSemua laporan audit BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga diserahkan ke DPR.
Read more »
Dapat 3 Cacatan BPK, Sekda Kab Probolinggo: Semua Sudah DitindaklanjutiTiga temuan tersebut dinilai merupakan hal yang kecil dibandingkan dengan penyelesaiannya.
Read more »